Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Jokowi Turun, tetapi Tetap Terpopuler

Kompas.com - 17/01/2014, 17:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang digadang-gadang sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 menurun. Meski begitu, Jokowi tetap memimpin klasemen capres terpopuler di kalangan masyarakat.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). PDB melaksanakan empat kali survei untuk melihat elektabilitas capres. Survei tersebut dilaksanakan pada September 2013, Oktober 2013, November 2013, dan Januari 2014.

Dalam kurun waktu tersebut, elektabilitas Jokowi berfluktuasi. Pada September, elektabilitasnya sebesar 36 persen, Oktober 37,6 persen, November 33,5 persen, dan Januari 28 persen. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dengan tingkat elektabilitas 10,7 persen pada Januari 2014.

Berbeda dari Jokowi, elektabilitas Prabowo justru mengalami peningkatan, dari 6,6 persen pada September, 6,4 persen pada Oktober, dan 7,7 persen pada November 2013. "Jokowi dan Prabowo memimpin klasemen elektabilitas. Elektabilitas (capres) lainnya tertinggal, stagnan atau bahkan merosot," kata Peneliti PDB, Agus Herta, saat acara bertajuk "Catatan Politik 2014, Survei Popularitas dan Elektabilitas Capres" di Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Posisi ketiga capres terpopuler versi PDB diduduki oleh Jusuf Kalla. Pada Januari 2014, tingkat elektabilitas mantan wakil presiden itu hanya mencapai 4,2 persen. Tingkat elektabilitas tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, yaitu pada September sebesar 4,6 persen, Oktober 6,6 persen, dan November 5,7 persen.

Sementara itu, fluktuasi elektabilitas serupa juga dialami konglomerat media Dahlan Iskan. Pada survei PDB September lalu, elektabilitas Menteri BUMN itu sebesar 5 persen. Kemudian, pada Oktober sebesar 5,4 persen dan turun kembali pada November sebesar 4,6 persen. Pada survei terakhir, elektabilitas Dahlan kembali mengalami penurunan menjadi 3,7 persen.

Untuk diketahui, survei PDB ini dilakukan dengan metode Telepolling Longitudinal (wawancara telepon) pada 4-8 Januari 2014. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 11 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura. Margin of error dalam survei ini ± 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com