Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Harusnya Kita Bangga dengan SBY

Kompas.com - 14/01/2014, 20:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie heran dengan hasil survey Pol-Tracking yang menyebut partainya banyak diberitakan negatif oleh media karena kasus korupsi.

Padahal menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah melindungi kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Harusnya kita bangga dan apresiasi SBY, beliau tidak sama sekali membela koruptor, apalagi kadernya sendiri," kata Marzuki saat menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Dia pun membandingkan kasus korupsi yang ada di zaman SBY dan kasus korupsi yang ada di zaman pendahulunya. Menurutnya, korupsi yang terjadi di era SBY lebih baik karena tak ada koruptor yang dilindungi.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sangat signifikan untuk menjerat para koruptor.

"Kadang kita salah menyikapi soal korupsi dan ini agak memprihatinkan. Kalau salah menyikapi, akan kembali ke jaman dulu. Sejak jaman dulu banyak, cuma dilindungi. Seharusnyua yang ini diapresiasi, tidak ada orang melindungi koruptor," jelas Ketua DPR itu.

Calon Presiden Konvensi Demokrat itu pun kemudian berjanji akan membuat sistem penanganan korupsi yang lebih baik di zamannya. Bahkan dia mengatakan siap untuk mundur jika terjadi korupsi saat dia menjabat sebagai presiden nanti.

"Sekarang masih membangun demokrasi, dengan situasi berbeda. Saya juga punya cara membangun sistem yang baik. Nanti saya siap mundur kalau terjadi korupsi. Tiap jaman ada masanya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, survei Pol-Tracking menyebut bahwa Demokrat merupakan partai kedua tertinggi yang paling banyak diberitakan setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, tingginya pemberitaan negatif soal partai itu disebabkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh dan petinggi parpol tersebut.

Jumlah media yang dipantau adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV ,SCTV , RCTI, dan Trans7.

Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com , Kompas.com , Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com . Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas , Koran Tempo , Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com