Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Layak Dianugerahi Jenderal Besar

Kompas.com - 10/01/2014, 11:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan setuju dengan usulan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko untuk menganugerahkan jenderal besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Ramadhan, SBY memiliki kapasitas dan layak mendapatkan gelar tersebut. 

Ia mengatakan, saat masih menjadi prajurit dan jenderal di TNI, SBY sangat konsisten menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Selain itu, menurut Ramadhan, SBY merupakan salah satu jenderal yang menjadi peletak dasar reformasi di TNI.

"SBY enggak pernah diindikasi melanggar HAM, penculikan, pembantaian, dan lainnya," kata Pohan, saat dihubungi, Jumat (10/1/2014).

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers di Halim Perdanakusuma
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu menambahkan, saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, SBY juga sukses membuat situasi keamanan nasional relatif stabil. Bahkan, kata dia, saat ada gejolak gerakan separatis di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka), SBY berhasil meredam gejolak tanpa tindakan represif dan mengedepankan dialog.

"Kalau jenderal atau figur lain, garis keras, solusi senjata (di Aceh). Konsistensi SBY menjaga netralitas dan profesionalitas TNI juga jelas. Apresiasi terhadap SBY sah-sah saja, soal SBY kemudian menolak, itu kesantunan dan kerendahhatian," katanya.

Gelar jenderal besar

Seperti diberitakan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan agar Presiden SBY mendapat anugerah jenderal besar. Alasannya, SBY dinilai berkontribusi dalam membangun kekuatan TNI yang andal.

"Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat, tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah jenderal besar Susilo Bambang Yudhoyono," ungkap Jenderal Moeldoko dalam sambutannya dalam rapat pimpinan TNI dan Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko
Menurut Moeldoko, penghargaan itu tidak salah diberikan karena selama periode kepemimpinan SBY sebagai presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan. SBY dinilai meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan prajurit melalui program remunerasi yang dimulai tahun 2010 dan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

SBY juga dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas alutsista TNI. Pada masa pemerintahannya, kemampuan sumber daya TNI juga meningkat karena adanya latihan gabungan yang berkelanjutan. Kredibilitas TNI di lingkup nasional dan internasional juga disebutnya meningkat karena keterlibatan TNI dalam melaksanakan tugas penjagaan wilayah NKRI, penanganan bencana alam, dan pengamanan internasional, serta keterlibatan TNI dalam tugas-tugas PBB.

Akan tetapi, Presiden SBY menolak gelar jenderal besar yang diusulkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, Presiden SBY mengaku memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapasitas TNI tanpa mengharapkan penghargaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com