Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti UI: PKS Belum Siap Jadi Partai Terbuka

Kompas.com - 07/01/2014, 17:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com — Peneliti Center for Election of Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Imerinda Alamasari, menilai, Partai Keadilan Sejahtera sesungguhnya belum siap menjadi partai terbuka. Sifat kader PKS yang eksklusif dianggap tidak bisa menerima konsep partai terbuka yang ditawarkan para elite PKS.

"Mereka itu sebenarnya belum siap. Dia (Anis Matta) bilang partainya universal, tapi nyatanya melakukan dakwah yang terbatas, pengajian yang khusus seperti halaqoh, liqo. Apa iya mereka masuk ke pengajian ibu-ibu? Kan tidak. Jadi konsep terbuka hanya di tataran elite saja," ujar Imerinda seusai diskusi bersama dengan Presiden PKS Anis Matta di Kampus UI, Depok, Selasa (7/1/2014).

Imerinda mengatakan, PKS selama ini kuat karena kader internalnya merasa nyaman mempertahankan prinsip Islam yang eksklusif di partai itu. Dengan eksklusivitas itu, mesin partai PKS berhasil digerakkan secara militan oleh para kadernya.

Imerinda mengutip sebuah penelitian yang menunjukkan tingkat resistansi kader PKS terhadap konsep partai terbuka. "Coba saja dicek, berapa banyak kader PKS yang tersisa? Karena begitu non-Islam masuk, mereka merasa tidak lagi sejalan dengan PKS," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepala daerah asal PKS justru menunjukkan eksklusivitasnya seperti yang dilakukan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Ia memberi contoh, Nur Mahmudi memperkenankan perumahan khusus Muslim menjamur di kawasan Depok seperti Mawar Residence, perumahan Tugu, dan perumahan Orchid. Imerinda pun pernah mengalami pengalaman pahit tidak diterima di perumahan khusus Muslim itu.

Di sisi lain, katanya, izin pembangunan gereja di kawasan Cinere dipersulit karena tidak adanya izin dari kelurahan dan wali kota. "Jadi PKS jangan mentang-mentang. PKS kalau di politik di mana letaknya? Dia (Anis Matta) bilang hanya 1/3 dari 1/3 kan, kecil banget. Masyarakat kita masih lebih besar penganut Islam tradisional seperti PKB dan PPP," ucap Imerinda.

Oleh karena itu, dia menilai PKS seharusnya menggunakan parameter internal untuk membesarkan partai. "Kalau PKS dibuka sedikit saja, akan banyak yang keluar. Seharusnya soliditas internal itu yang dijaga," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com