Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: DPR Sekarang Periode Babak Belur

Kompas.com - 07/01/2014, 14:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyadari banyak kritik yang dilontarkan masyarakat kepada lembaga pimpinannya. Namun, Marzuki berdalih bukan dialah yang seharusnya bertanggung jawab atas kelakuan para anggota dewan yang menyimpang.

"Selama ini, saya dikenal sebagai Ketua DPR. Repotnya, saya selalu ditanya itu bagaimana anggota DPR korupsi, bolos-bolos, kan repot. Anggota DPR itu bukan urusan saya," ujar Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Selasa (7/1/2014).

Sebagai Ketua DPR, Marzuki mengaku tidak bisa mengatur kinerja anggotanya lantaran terdiri dari berbagai fraksi. Badan Kehormatan, sebut dia, yang bertanggung jawab atas etika para anggota dewan.

"Sekarang saya berada di periode DPR yang babak belur," selorohnya.

Meski DPR kerap dikritik, Marzuki tetap optimistis kinerja DPR periode selanjutnya bisa lebih baik meskipun kualitas anggota dewan selanjutnya tak jauh berbeda dengan saat ini. Pasalnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abubakar telah setuju mereformasi Kesekjenan DPR.

Nantinya, Sekjen DPR akan dibagi ke dalam beberapa tugas. Salah satunya adalah kesekjenan yang secara khusus mengurusi tugas anggota dewan dalam hal legislasi. Selama ini, menurut petinggi Partai Demokrat itu, DPR selalu lambat dalam menyelesaikan target legislasi lantaran menghadapi berbagai kendala.

"Kebanyakan mereka sebenarnya tidak mengerti buat undang-undang. Akhirnya, yang diperdebatkan tidak substansi, soal titik koma dan lain-lain," ucap Marzuki.

Tim khusus Sekjen, kata Marzuki, akan menyusun naskah akademis dan sejumlah kajian terhadap rancangan undang-undang. "Jadi, dengan ada badan khusus ini, mau 100 RUU pun bisa selesai. Saya optimistis DPR akan lebih baik dari sekarang," tutur Marzuki.

Saat ditanyakan alasan mereformasi kesekjenan bukannya memperbaiki perilaku anggota DPR, Marzuki pun berdalih, "Ya paling tidak ada satu sisi yang kita perbaiki. Kalau kesekjenan memang urusan saya, beda kalau anggota DPR."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com