Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kabinet SBY, Marzuki Alie Bermimpi Bentuk Kabinet Ahli

Kompas.com - 07/01/2014, 12:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Marzuki Alie mengkritik kabinet yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Menurutnya, kabinet yang ada saat ini lebih bermuatan politis dan bagi-bagi kursi. Jika menjadi Presiden, Marzuki pun bermimpi membentuk kabinet yang disii oleh para profesional non partai politik.

“Kabinet yang ada sekarang masih banyak pertimbangan politisnya. Ini tidak efektif karena apa yang disampaikan Presiden nantinya belum tentu nyambung dengan menterinya,”ujar Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).

Marzuki mengatakan, kabinet yang ada selama ini lebih didasarkan politik transaksional dengan partai politik.

“Seperti politik dagang sapi saja. Orangnya tidak punya latar pengalaman jadi apa, tiba-tiba saja bisa dijadikan menteri,” ujar Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Marzuki mengatakan, tidak akan meneruskan praktik pembagian kekuasaan jika terpilih menjadi presiden. Ia ingin membentuk kabinet yang diisi oleh para ahli yang di bidangnya.

“Harus dibangun kabinet ahli. Kabinet kerja, lupakanlah kabinet dagang sapi ke depan. Harus berani melakukan, enggak apa-apa kalau nanti kita harus berhadapan dengan DPR,” katanya.

Untuk membentuk kabinet ahli ini, Marzuki mengatakan, partai politik bisa saja mengusulkan nama yang bukan termasuk pengurus partai. Nama-nama usulan partai politik ini, kata Marzuki, akan digodok oleh tim seleksi yang akan secara independen melaksanakan fit and proper test.

"Istilahnya, partai politik hanya meng-endorse orang yang dinilai ahli dalam bidangnya," ujar dia.

Marzuki mengatakan, untuk mewujudkannya, maka peraturan mengenai partai politik dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik harus diubah.

“Undang-undang Parpol harus diubah. Bagaimana keuangan parpol harus menjamin mereka untuk tidak perlu cawe-cawe untuk cari proyek. Jadi ada ruang untuk penuhi sumber dana, memberikan pendidikan politik, pembinaan kader, calon legislatif, calon eksekutif. Intinya, parpol harus punya badan usaha sendiri,” kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com