“Kabinet yang ada sekarang masih banyak pertimbangan politisnya. Ini tidak efektif karena apa yang disampaikan Presiden nantinya belum tentu nyambung dengan menterinya,”ujar Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).
Marzuki mengatakan, kabinet yang ada selama ini lebih didasarkan politik transaksional dengan partai politik.
“Seperti politik dagang sapi saja. Orangnya tidak punya latar pengalaman jadi apa, tiba-tiba saja bisa dijadikan menteri,” ujar Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Oleh karena itu, Marzuki mengatakan, tidak akan meneruskan praktik pembagian kekuasaan jika terpilih menjadi presiden. Ia ingin membentuk kabinet yang diisi oleh para ahli yang di bidangnya.
“Harus dibangun kabinet ahli. Kabinet kerja, lupakanlah kabinet dagang sapi ke depan. Harus berani melakukan, enggak apa-apa kalau nanti kita harus berhadapan dengan DPR,” katanya.
Untuk membentuk kabinet ahli ini, Marzuki mengatakan, partai politik bisa saja mengusulkan nama yang bukan termasuk pengurus partai. Nama-nama usulan partai politik ini, kata Marzuki, akan digodok oleh tim seleksi yang akan secara independen melaksanakan fit and proper test.
"Istilahnya, partai politik hanya meng-endorse orang yang dinilai ahli dalam bidangnya," ujar dia.
Marzuki mengatakan, untuk mewujudkannya, maka peraturan mengenai partai politik dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik harus diubah.
“Undang-undang Parpol harus diubah. Bagaimana keuangan parpol harus menjamin mereka untuk tidak perlu cawe-cawe untuk cari proyek. Jadi ada ruang untuk penuhi sumber dana, memberikan pendidikan politik, pembinaan kader, calon legislatif, calon eksekutif. Intinya, parpol harus punya badan usaha sendiri,” kata Marzuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.