Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi CPNS Dinilai Tidak Efektif

Kompas.com - 01/01/2014, 09:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai, sosialisasi terkait prosedur standar pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak efektif. Hal itu terlihat dari banyaknya aduan dugaan pelanggaran teknis dalam penyelenggaraannya.

"Sosialisasi SOP pelaksanaan seleksi CPNS 2013 belum dilaksanakan secara efektif, sehingga masih terdapat pengaduan yang sifatnya kasuistik terkait teknis pelaksanaan," ujar Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso, seusai paparan medianya di Kantor Ombudsman, Selasa (31/12/2013).

Budi mengatakan, dari total 199 laporan yang masuk ke Ombudsman terkait penerimaan CPNS sepanjang 2013, ada 54 aduan atau sekitar 27,1 persen terkait dugaan penyimpangan prosedur. Di peringkat kedua, kata dia, laporan atas dugaan panitia tidak transparan dalam penyelenggaraan tes CPNS.

"Misalnya, panitia tidak mengumumkan nilai peserta seleksi yang lulus maupun yang tidak lulus. Seharusnya kan ditunjukkan," kata Budi.

Selain itu, ada pula pengadu yang mengaku dimintai pungutan liar. Aduan itu, kata Budi, ada sekitar 14,1 persen aduan terkait permintaan uang, barang dan jasa yang dialami peserta seleksi penerimaan CPNS. Dia mengatakan, kebijakan nasional penerimaan CPNS harus dievaluasi.

Dengan demikian, penyelenggaraannya yang akan datang menjadi sempurna. Dia juga menyarankan agar panitia menyediakan sarana khusus bagi peserta ujian CPNS yang berkebutuhan khusus dan difabel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com