Mendagri Bantah Bahas Pelantikan Hambit dengan DPR

"Tadi membahas DOB. Tidak ada soal Hambit dibahas," kata Gamawan di Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Soal pelantikan Hambit Bintih yang masih belum mendapat persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gamawan enggan berkomentar.

"Tanya saja ke KPK atau Gubernur Kalteng," kata dia.

Sebelumnya, Priyo mengatakan, dirinya menggelar rapat bersama Gamawan untuk membahas pelantikan Hambit Bintih yang mungkin akan dilakukan di rumah tahanan tempat yang bersangkutan mendekam saat ini, yaitu Rutan Pom Dam Guntur Jaya, Jakarta Selatan. Rapat dilakukan di ruang rapat pimpinan DPR, Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Priyo menjelaskan, rapat dengan Mendagri digelar untuk mencari jalan tengah dan menetralisir polemik yang berkembang pada rencana pelantikan Hambit. Priyo mengusulkan Hambit langsung diberhentikan setelah sebelumnya dilantik terlebih dahulu.

"Bagaimana ke depan kita menyiasati secara prosedural yang bersangkutan (Hambit) langsung diberhentikan pada saat itu juga (setelah dilantik)," kata Priyo, sesaat sebelum menggelar rapat tersebut.

Mengenai pelantikan Hambit, Priyo sebelumnya telah mengusulkan agar Hambit segera mengundurkan diri untuk menepis terjadinya polemik. Akan tetapi, kata Priyo, keputusan itu mutlak menjadi wewenang Hambit sebagai Bupati terpilih Gunung Mas.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan memenangkan Hambit Bintih dan Arton S Dohong dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Oktober lalu. Putusan itu mementahkan permohonan yang diajukan oleh dua pemohon sekaligus.

Hambit Bintih menjadi tersangka kasus suap sebesar Rp 3 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Ia kini mendekam di rumah tahanan POM DAM Guntur Jaya. Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pelantikan Hambit Bintih akan dilakukan di rumah tahanan Guntur. Hanya saja, KPK menolak usulan pelantikan tersebut.