Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: BPJS Per 1 Januari 2014 Harus Sudah Diberlakukan!

Kompas.com - 12/12/2013, 04:52 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono mengatakan kebijakan integrasi pelayanan di pusat kesehatan pemerintah yang berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) segera diberlakukan. Badan ini akan menjadi pelaksana penyelenggara jaminan kesehatan nasional.

"Deadline-nya sudah tidak bisa ditawar lagi, per 1 Januari 2014 (BPJS) sudah berjalan," ujar Boediono seusai meninjau BPJS Kesehatan di Puskemas Cempaka Putih, Jalan Rawa Selatan, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Sistem pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit maupun pelayanan kesehatan di Puskemas, kata Boediono, sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan. Karenanya dia berpendapat sistem BPJS bisa segera diberlakukan.

"Per 1 Januari ini, kami akan memberlakukan sistem kami yang sudah sangat maju. Dalam arti, apa yang kita punya sekarang yaitu universal coverage bagi pelayanan kesehatan untuk seluruh warga," kata Boediono.

Lebih lanjut, Boediono mengatakan PT Askes sudah memberi jaminan terkait perangkat lunak yang menopang pelayanan jaminan kesehatan nasional kepada warga Indonesia. Kementerian Kesehatan, ujar dia, juga mengupayakan yang terbaik untuk BPJS, dengan evaluasi berkala di masa depan.

"Per 1 Januari 2014 saya diberi jaminan, bahwa PT Askes telah menyiapkan software-nya dan sampai dengan kesiapan-kesiapan pelaksanaan yang ada di kantor-kantor cabang," kata Boediono. Dia mengatakan pula bahwa sistem BPJS sudah dipersiapkan untuk tersambung dengan beragam layanan kesehatan.

"Nantinya dilakukan semacam koneksi dengan pusat-pusat pelayanan, dan dengan demikian, kami harapkan nyambung mulai dari registrasi sampai di pusat-pusat pelayanan yang sudah disiagakan," ungkap Boediono. Wapres mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih bersama Menteri Kesehatan Nafisah Mboi dan Dirut PT Askes Fahmi Idris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com