Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Dilaporkan karena Rasial, Demokrat Membela

Kompas.com - 06/12/2013, 18:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat membela politisinya, Ruhut Sitompul, yang dilaporkan pengamat politik Boni Hargens ke Polda Metro Jaya. Hari ini, Jumat (6/12/2013), Ruhut dilaporkan ke polisi akibat tindakannya yang diduga rasial kepada Boni Hargens dalam siaran langsung dalam sebuah televisi swasta. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf justru mempertanyakan mengapa Ruhut dipancing emosinya.

"Kenapa orang selalu pancing emosi orang? Marilah saling menjaga. Kalau sudah emosi dia (Ruhut) tidak punya takut," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jumat (6/12/2013).

Nurhayati merasa wajar jika Ruhut marah lantaran Boni kerap menyebut pemerintahan Presiden SBY selama 9 tahun gagal.

"Mana datanya? Bicara harus ada datanya. Sekarang banyak orang naik pesawat karena mampu, jadi jangan asal bicara! Negara ini bukan negara asal-asal!" tukas Nurhayati.

Menurutnya, pernyataan Boni selama ini yang menjelekkan pemerintahan Presiden SBY telah mengganggu Partai Demokrat. Pasalnya, Partai Demokrat harus mengawal program pemerintah yang disebut Nurhayati sangat pro rakyat.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Boni Hargens atas dugaan tindakan rasial. Boni datang ke Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang didampingi pengacara dan beberapa kerabatnya. Menurut Boni, Ruhut telah melalukan kekerasan nonfisik karena menyebutnya sebagai orang kulit hitam. Hal itu dikatakan Ruhut saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di televisi nasional, Kamis (5/12/2013) kemarin.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitamkan. Ya udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut.

Laporan ini, tutur Boni, hanya sebuah upaya proses hukum dan pembelajaran sosial kepada masyarakat. Boni meminta Ruhut agar meminta maaf kepada masyarakat dan mencabut perkataan yang dianggapnya sebagai sebuah penghinaan. Namun, Ruhut menolak minta maaf dan justru berencana melaporkan balik Boni ke aparat kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com