Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Tepat, Suhardi sebagai Kabareskrim

Kompas.com - 06/12/2013, 16:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, penunjukan Irjen Pol Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang baru merupakan langkah yang tepat. KPK menilai, hal ini akan membuat hubungan KPK dan Polri semakin baik.

"Saya mengenal Pak Suhardi sebagai orang yang tepat (sebagai Kabareskrim). Pak Hardi di Kabareskrim, hubungan Polri dengan KPK akan semakin baik lagi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dijumpai seusai pelantikan Suhardi di Mabes Polri, Jumat (6/12/2013).

Seperti diketahui, penunjukan Suhardi sebagai Kabareskrim baru berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor Nomor ST/2312/XI/2013 tertanggal 24 November 2013. Selain Suhardi terdapat sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang turut dimutasi.

Lebih jauh, Johan berharap agar ke depan penanganan kasus korupsi yang ditangani Bareskrim dapat lebih baik. Di samping itu, ia meminta agar sinergi penanganan kasus korupsi antara KPK dan Polri dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian, penanganan korupsi tak hanya meningkat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas.

"Itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwa fokus ke depan, sinergi dengan peningkatan kerja sama antarpenegak hukum, termasuk KPK dan kejaksaan, akan semakin baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Suhardi mengatakan, dalam waktu dekat, dirinya akan mengunjungi markas KPK di Kuningan untuk menyinergikan penanganan kasus korupsi yang dapat ditangani bersama. Sinergi serupa akan dilakukan dengan pihak Kejaksaan Agung guna menangani kasus di daerah.

Ia menuturkan, ketika menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, koordinasi antara Polda Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berjalan optimal. Ia pun berjanji, koordinasi itu akan semakin ditingkatkan di tingkat nasional.

"Saya katakan, akan langsung bersinergi dengan Kejagung, KPK, semuanya akan saya datangi cepat untuk bersinergi. Itu kan ada hambatannya dan ada solusinya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com