Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Tepat, Suhardi sebagai Kabareskrim

Kompas.com - 06/12/2013, 16:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, penunjukan Irjen Pol Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang baru merupakan langkah yang tepat. KPK menilai, hal ini akan membuat hubungan KPK dan Polri semakin baik.

"Saya mengenal Pak Suhardi sebagai orang yang tepat (sebagai Kabareskrim). Pak Hardi di Kabareskrim, hubungan Polri dengan KPK akan semakin baik lagi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dijumpai seusai pelantikan Suhardi di Mabes Polri, Jumat (6/12/2013).

Seperti diketahui, penunjukan Suhardi sebagai Kabareskrim baru berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor Nomor ST/2312/XI/2013 tertanggal 24 November 2013. Selain Suhardi terdapat sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang turut dimutasi.

Lebih jauh, Johan berharap agar ke depan penanganan kasus korupsi yang ditangani Bareskrim dapat lebih baik. Di samping itu, ia meminta agar sinergi penanganan kasus korupsi antara KPK dan Polri dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian, penanganan korupsi tak hanya meningkat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas.

"Itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwa fokus ke depan, sinergi dengan peningkatan kerja sama antarpenegak hukum, termasuk KPK dan kejaksaan, akan semakin baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Suhardi mengatakan, dalam waktu dekat, dirinya akan mengunjungi markas KPK di Kuningan untuk menyinergikan penanganan kasus korupsi yang dapat ditangani bersama. Sinergi serupa akan dilakukan dengan pihak Kejaksaan Agung guna menangani kasus di daerah.

Ia menuturkan, ketika menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, koordinasi antara Polda Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berjalan optimal. Ia pun berjanji, koordinasi itu akan semakin ditingkatkan di tingkat nasional.

"Saya katakan, akan langsung bersinergi dengan Kejagung, KPK, semuanya akan saya datangi cepat untuk bersinergi. Itu kan ada hambatannya dan ada solusinya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com