Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudi Silalahi Pertanyakan Alasan Namanya Muncul di Sidang Kasus Hambalang

Kompas.com - 05/12/2013, 07:00 WIB
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman

Penulis

SUMENEP, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mempertanyakan alasan namanya diseret ke dalam pusaran perkara korupsi proyek Hambalang. Nama dia disebut oleh Widodo Wisnu Sayoko, salah satu saksi dalam persidangan kasus itu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (3/12/2013).

"Saya terlibat apa? Saya tidak tahu-menahu soal perkara Hambalang," kata Sudi Silalahi, saat berada di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (4/12/2013) malam. Dia tidak akan mempersoalkan bila Komisi Pemberantasan Korupsi hendak memanggilnya. Namun, ujar Sudi, harus diperjelas terlebih dahulu apa persoalan yang harus dia sampaikan kepada KPK.

Sudi mengatakan, dia tak ada sangkut pautnya dengan skandal proyek Hambalang. Dia mengaku tak kenal dengan Widodo, pun pernah bertemu. Dia juga mengatakan tak pernah membantu siapa pun, termasuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, untuk urusan pembangunan dan pengadaan fasilitas olahraga Hambalang.

"Ketika ada SS saja kemudian semuanya tertuju kepada saya. Apalagi nama saya terus-menerus disebut oleh dua stasiun televisi. Itu mengganggu pekerjaan saya," ungkap Sudi. Dia mengatakan pula bahwa pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin tentang keterlibatannya di proyek Hambalang sudah rampung. "Karena Nazaruddin sudah minta maaf secara tertulis, artinya, persoalannya tidak perlu diperpanjang lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com