Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma: "3 in 1", Saya Tak Perlu Jadi Politikus untuk Jadi Capres

Kompas.com - 02/12/2013, 17:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pedangdut Rhoma Irama percaya diri maju sebagai calon presiden pada 2014. Rhoma merasa tak perlu bertransformasi menjadi politisi untuk mengegolkan ambisinya itu karena selama ini merasa telah menjalankan peran sebagai seniman, tokoh agama, dan politisi. Ia menjelaskan, ketiga peran itu telah sejak lama dijalankannya secara bersamaan jauh sebelum muncul wacana maju sebagai calon presiden. Untaian bait dalam lagu-lagu dangdutnya ia klaim memuat pesan agama dan politik.

"Saya enggak perlu bertransformasi, saya sudah '3 in 1', agama, seniman, dan politik. Saya enggak memerlukan proses transformasi, di setiap lagu saya ada '3 in 1' itu," kata Rhoma, saat menjadi pembicara dalam seminar politik di Gedung MPR, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Rhoma melontarkan hal itu untuk menjawab pertanyaan mahasiswa yang menjadi peserta dalam seminar tersebut. Tak ketinggalan, ia juga menyampaikan bahwa niatnya maju sebagai calon presiden merupakan buntut dari banyaknya desakan yang mengusulkannya maju sebagai calon alternatif.

Alasan lainnya, kata Rhoma, ia merasa tergugah karena banyaknya permasalahan bangsa yang selalu mengisi hampir semua pemberitaan di sejumlah media massa.

"Itulah kenapa saya ambil keputusan ini. Saya enggak ngajuin diri sebagai capres, ini atas desakan banyak ulama," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Rhoma adalah pedangdut yang telah sejak awal tahun ini menyatakan diri sebagai calon presiden dari PKB. Rhoma sering kali mengatakan bahwa dirinya telah dideklarasikan sebagai calon presiden PKB meski hal itu masih menuai bantahan dari internal partai tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com