Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK Maria: Akil Tak Pernah Mengarah-arahkan

Kompas.com - 02/12/2013, 16:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Agung Maria Farida mengaku tidak ada arahan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam memutus perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak dan Gunung Mas. Demikian yang disampaikan Maria seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas, Senin (2/12/2013).

"Tidak pernah ada mengarahkan," kata Maria saat akan meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Jawaban senada disampaikan Maria saat ditanya apakah ada kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan terkait sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas tersebut. Menurut Maria, dalam pemeriksaan hari ini, dia hanya menambahkan kesaksiannya mengenai sengketa Pilkada Lebak.

"Saya hanya menambahkan kesaksian saja, tentang Lebak," ucapnya.

Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Maria. Dia pertama kali diperiksa KPK sebagai saksi Akil pada 16 Oktober 2013. Seusai diperiksa Oktober lalu, Maria mengaku dikonfirmasi penyidik KPK apakah dia pernah menerima uang suap terkait kepengurusan perkara di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Maria pun mengatakan kepada penyidik KPK bahwa dia tidak pernah menerima suap.

Saat itu, Maria juga mengatakan bahwa penyidik KPK lebih banyak menanyakan soal penyelenggaraan sidang-sidang di MK secara keseluruhan, terutama perkara yang pernah ditangani Maria bersama Akil dan Anwar Usman. Hari ini, KPK juga kembali memanggil Anwar untuk diperiksa sebagai saksi. Adapun Anwar, Maria, dan Akil adalah panel hakim yang menangani sengketa Pilkada Lebak serta Gunung Mas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com