Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Dukung Pemeriksaan Jero oleh KPK

Kompas.com - 02/12/2013, 15:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


CIPANAS, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung proses hukum terhadap kasus suap di lingkungan SKK Migas, termasuk pemeriksaan Menteri ESDM Jero Wacik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dikatakan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Cipanas, Jawa Barat, Senin (2/11/2013), ketika dimintai tanggapan pemeriksaan Jero sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas.

"Presiden tentu telah mengetahui pemanggilan Pak Jero untuk dimintai keterangan hari ini. Tentu beliau mendukung. Sebagaimana arahan beliau, kepada semua tanpa kecuali, untuk membantu memberikan keterangan dalam proses hukum yang diperlukan oleh lembaga penegak hukum, apakah KPK, kejaksaan, atau kepolisian. Semua sama di mata hukum," kata Julian.

Di Istana Cipanas, Presiden menggelar rapat terbatas bidang ekonomi membahas masalah tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Karena Jero diperiksa, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mewakilinya untuk hadir dalam rapat.

Ketika disinggung mengenai nama putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang disebut-sebut dalam persidangan SKK Migas, Julian tak mau mengomentari substansi perkara. Hanya, ia meminta agar semua pihak menyerahkan hal ini pada proses hukum.

"Mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan tanpa harus dibarengi oleh spekulasi, atau pandangan yang sesungguhnya belum berdasar dan tidak ada bukti. Kita kedepankan hukumlah. Hukum harus tetap sebagai panglima dan fakta, dan kebenaran jadi dasar semua ini," kata Julian.

Sebelumnya, berdasarkan fakta persidangan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya, petinggi PT Kernel Oil Widodo Ratanachaitong disebut memiliki jaringan ke Istana, Ibas, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Menurut jaksa, dugaan suap di SKK Migas berawal dari pertemuan Widodo dengan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Saat itu, Widodo memperkenalkan diri sebagai trader minyak yang mengikuti lelang di SKK Migas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com