Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan Jaringan Komunikasi Diminta Diaudit

Kompas.com - 22/11/2013, 17:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia pernah berencana membangun sistem pengamanan terhadap teknologi komunikasi dan informasinya. Namun, upaya yang disebut digagas bersama Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) itu kandas di tengah jalan.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Pakar IATI Aswin Sasongko dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/11/2013), menyikapi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencana tersebut, lanjut dia, dicanangkan tahun 2000-an. "Teknologinya kita namakan GSI, Governement System Information," ujar dia.

Dengan sistem tersebut, katanya, pemerintahan akan mempunyai jaringan komunikasi khusus yang terlindungi sehingga pihak luar tidak akan mudah menyadap.

Banyak penyebab kegagalan proyek tersebut. Salah satu faktor utamanya, ucapnya, adalah teknologi yang masih sangat mahal. Saat itu, infrastruktur teknologi yang dimiliki indonesia juga masih kurang mumpuni.

"Waktu itu kesadaran akan pentingnya teknologi informasi juga masih sangat minim, karena teknologi informasi saat itu belum berkembang seperti sekarang," lanjut dia.

Pada akhirnya, karena pengamanan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang kurang, terjadilah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika. Oleh karenanya, ia menyarankan diperlukan audit teknologi untuk menambal kekurangan tersebut.

"Karena Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat, sering kita tidak sadar teknologi yang kita pakai tidak aman lagi. Audit teknologi diperlukan untuk kita lakukan secara berkala sehingga dapat melindungi," pungkasnya.


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com