Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Penyadapan Australia Melanggar Adab

Kompas.com - 21/11/2013, 17:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Sumber Antara
PADANG, KOMPAS.com — Akademisi Anies Baswedan mengatakan, penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia merupakan tindakan yang melanggar adab. Penyadapan itu seharusnya tidak dilakukan lantaran Indonesia-Australia negara tetangga selamanya.

"Indonesia dan Australia memiliki hubungan sebagai negara tetangga selamanya. Perbuatan penyadapan itu telah melanggar adab bertetangga tersebut," kata Anies di sela-sela acara Kuliah Umum di Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang seperti dikutip Antara, Kamis (21/11/2013).

Bakal calon presiden dari Partai Demokrat itu mengatakan, tindakan Australia tersebut telah mencemari kehidupan bermasyarakat di antara kedua negara. Permintaan maaf dari pemerintahan Australia menjadi solusi absolut untuk meredakan ketegangan ini.

Menurut dia, tindakan pemerintahan RI dengan menarik duta besarnya dari Australia merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, terlihat upaya Pemerintah Australia untuk meredakan ketegangan ini, atau sebaliknya membiarkan masalah ini menjadi berlarut-larut.

Selain itu, secara hubungan internasional, katanya, tindakan ini telah merusak undang-undang (UU) kerahasiaan urusan masing-masing negara. Tindakan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengecam tindakan penyadapan intelijen Australia bisa menjadi langkah konkret pemerintah untuk membela bangsa dan negara. Ini menjadi salah satu contoh upaya pemimpin dalam menjaga kedaulatan bangsanya.

Di sisi lain, Anies mengatakan, menjaga kedaulatan negara membutuhkan peran serta pemimpin yang menggerakkan. Artinya, pemimpin ini mampu menarik simpati dan kepercayaan dari masyarakat untuk bersama membela bangsa dan negaranya. Tentunya, pemimpin ini mampu berpikir secara praktis dan teoretis terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsanya.

Khawatir Indonesia lebih percaya China

Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno secara terpisah menilai penyadapan yang dilakukan Australia dilandasi kekhawatiran bahwa Indonesia lebih memercayai China sehingga berpaling dari "China Containment Policy".

"Inilah yang sekarang sedang membuat panik kekuatan-kekuatan politik Australia," kata Guspiabri.

"China Containment Policy" merupakan cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk membendung meningkatnya pengaruh China sebagai negara adidaya baru.

Menurut dia, skandal penyadapan yang terungkap ini pasti merusak kebijakan yang ditujukan untuk membendung kebangkitan pengaruh China yang sedang muncul menjadi kekuatan adidaya ekonomi, politik, dan militer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com