Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI: Anas Urbaningrum Tak Anggap Surat Pegawai KPK Penting

Kompas.com - 13/11/2013, 18:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Surat yang disebut berasal dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah sekitar satu tahun diterima mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Selama ini, surat itu tidak pernah dianggap penting lantaran tidak terdapat identitas pengirimnya.

"Ada sekitar satu tahun surat itu di rumah mas Anas. Tapi kami tidak pernah menganggap penting. Mas Anas juga tidak menggubris karena nggak jelas juga pengirimnya siapa," ujar anggota Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Barita Simanjuntak saat berkunjung ke redaksi Tribunnews, Rabu (13/11/2013).

Barita menuturkan surat itu justru dianggap penting oleh penyidik KPK sehingga akhirnya disita. Pihak PPI yang menyaksikan penggeledahan itu, lanjut Barita, sempat bingung dengan alasan penyitaan surat itu.

"Surat itu kan surat kaleng, kenapa disita juga? Ini harus dipertanyakan," imbuh Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini.

Sebelumnya, penyidik KPK menemukan selembar surat di rumah Anas dalam penggeledahan pada Selasa (12/11/2013). Penggeledahan itu dilakukan untuk menelusuri dugaan aliran dana Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso kepada istri Anas, Athiyyah Laila.

Menurut Ma'mun Murod, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), isi surat itu terkait penyebutan Presiden sebagai penerima dana kampanye 2009. Hal ini sesuai dengan isi BAP mantan Bendahara Demokrat M Nazaruddin. Tak disebutkan dari mana aliran dana itu. Dalam surat itu, tambah Ma'mun, KPK tidak pernah menyelidiki pengakuan Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com