Kapolri Jamin Densus Antikorupsi Sejalan dengan KPK

"Pemberantasan korupsi itu adalah tuntutan, harapan masyarakat banyak. Makin kuat penegak hukumnya, korupsi ini, siapa pun, Polri, KPK, Kejaksaan, ini makin hebat," kata Sutarman saat ditemui seusai kegiatan penyematan baret bagi 140 Satgas FPU (Formed Police Unit) Indonesia VI di Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2013).

Sutarman menambahkan, rencana pembentukan Densus Antikorupsi diharapkan juga dapat menguatkan peran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, dalam menangani perkara korupsi. Penguatan tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan seluruh kemampuan penyidik mulai dari aspek kompetensi, kemampuan, kuantitas, hingga kualitas.

Selain kemampuan, Sutarman mengatakan, peningkatan anggaran operasional juga diperlukan. Menurutnya, saat ini anggaran operasional Polri untuk penanganan kasus korupsi sudah cukup besar. Dengan besarnya anggaran tersebut, penyidik dapat bekerja secara optimal menyelesaikan kasus korupsi.

"Kemudian peningkatan peralatan (penyidikan). Apa pun itu kita punya kompetensi cukup untuk (menyelesaikan) tindak pidana itu (korupsi)," katanya.

Ide soal densus antikorupsi ini mulanya dilontarkan oleh anggota Komisi III Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar). Densus antikorupsi tersebut dianggap perlu dibentuk untuk mempercepat kinerja Polri dalam penanganan perkara korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa.

Ahmad Yani mengatakan, jika Kapolri Komjen Sutarman memprogramkan densus antikorupsi ini, maka DPR akan siap membantu dalam hal penganggaran. "Kalau memang dibutuhkan, akan kami bantu soal anggaran. Tak hanya anggaran operasional, tapi soal gaji para penyidiknya yang disamakan dengan penyidik KPK," ucap Yani.

Menanggapi usulan itu, Sutarman menyatakan berniat untuk segera mendirikan sebuah satuan baru di kepolisian, yakni Densus Antikorupsi.