Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Banyak yang Nasibnya Lebih Buruk dari Buruh

Kompas.com - 02/11/2013, 15:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, banyak sektor pekerjaan yang nasibnya lebih buruk dari buruh. Sektor-sektor tersebut, kata dia, mulai dari sektor informal seperti pertanian hingga sektor formal seperti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, menurut Anton, pekerja-pekerja di sektor tersebut tidak banyak mengeluh seperti para buruh.

"Banyak sektor yang nasibnya di bawah buruh, pertanian. PNS itu kalau golongan pertama dan baru masuk gajinya Rp 1,2 juta," kata Anton.

Bahkan, setelah PNS bekerja beberapa tahun dan naik golongan, kata Anton, gaji mereka tetap berada di bawah tuntutan buruh sebesar Rp 3,7 juta. Jadi, menurut dia, upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 juta sudah cukup tinggi.

Lalu kenapa hanya buruh yang selalu menuntut upah tinggi? Menurut Anton, ada kemungkinan terdapat pihak-pihak tertentu yang memobilisasi para buruh sehingga mereka kompak beraksi untuk selalu melakukan penuntutan. Namun, Anton enggan berspekulasi lebih jauh, siapa dan motif apa yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut.

Pendapat Anton tersebut diamini oleh Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi. Rusdi juga menilai, masih banyak sektor lain yang bernasib seperti buruh. Namun, menurut Rusdi, hanya buruh yang memiliki kesadaran untuk menuntut apresiasi atas jerih payah mereka.

Oleh karena itu, Rusdi menyarankan agar pihak-pihak pekerja di sektor lainyang belum mendapatkan haknyaberjuang menyampaikan aspirasinya. Namun, Rusdi tidak sepaham dengan pendapat Anton tentang adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu memobilisasi buruh.

"Ada yang menunggangi kami? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk bayar satu orang demo? Rp 200.000? Kalau yang demo jutaan orang, bagaimana bayarnya?" kata Rusdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com