Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU-Kemendagri Sisir Ulang Data Pemilih

Kompas.com - 25/10/2013, 19:13 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali duduk bersama untuk menyisir ulang data pemilih tetap (DPT) dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Padahal sebelumnya, KPU sempat mengklaim DPT yang dihasilkannya sudah bersih, valid, dan akurat.

"Penyandingan data diulang lagi, nanti akan terlihat data baru," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Kemendagri di Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Ia mengatakan, pertemuan dengan Kemendagri bertujuan membahas hal-hal teknis yang harus dilakukan terkait sinkronisasi yang perlu dilakukan pascapenundaan penetapan DPT. Dituturkannya, dari penyandingan data kembali itu, KPU ingin mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) atas DPT yang belum ber-NIK.

"(Penundaan) ini memerlukan suatu kegiatan yang bisa mempercepat proses pemberian NIK agar bisa tuntas sebelum 4 November," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Menurutnya, sinkronisasi data dilakukan dengan menyandingkan setiap data menggunakan masing-masing sistem milik KPU dan Kemendagri. Dikatakannya, masing-masing sistem dapat saling membaca data dari pihak lain.

"Dua sistem itu bisa saling membaca. Jika ada pergerakan data dari kabupaten/kota, maka tidak langsung ke data Kemendagri, melainkan ke 'database' KPU, baru nanti disandingkan antar-database," jelasnya.

Husni optimistis bahwa sinkronisasi data tersebut dapat selesai selama kurang dari dua minggu. Jadi, katanya, sebelum tenggat waktu penetapan DPT, data pemilih Pemilu 2014 sudah diyakini akurasinya. Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pihaknya akan membantu KPU untuk membersihkan data pemilih.

"Teknis penyelesaian masih kurang, maka kami mengintegrasikan tim teknis. Kami terus membersihkan data, terutama yang 20,3 juta itu," kata Gamawan.

KPU, sebelumnya sempat menyatakan tidak lagi menyisir kekurangan data sebanyak 20,3 juta pemilih itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com