Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pencapaian Pemerintah Kurang Disosialisasi

Kompas.com - 20/10/2013, 22:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai banyak pencapaian kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam empat tahun terakhir. Hanya, menurut Didi, pencapain itu kurang disosialisasikan ke rakyat.

Akibatnya, kata Didi, publik memberikan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah. Hal itu dikatakan Didi di Jakarta, Minggu (20/10/2013), menyikapi hasil survei Pol-Tracking Institute terkait evaluasi empat kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

"Hasil survei ini menjadi evaluasi kami. Terlepas masyarakat kecewa kalau ada program tidak optimal, di satu sisi kita tidak boleh menafikan pencapain pemerintah. Beberapa tahun terakhir sosialisasi pencapaian pemerintah belum optimal. Saya turun ke masyarakat, banyak program yang dirasakan," kata Didi.

Sebelumnya, hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan sebanyak 51,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas dan delapan persen tidak tahu.

Didi mengatakan, banyak penyebab kurangnya sosialisasi pencapaian pemerintah. Salah satunya, saingan politik menguasai media massa. Meski mengaku tidak menyalahkan, Didi mengatakan, media massa lebih banyak memberitakan hal negatif.

Didi membanggakan proses penegakan hukum selama pemerintahan SBY. Di masa SBY, kata dia, banyak koruptor yang tertangkap meskipun berada di lingkar kekuasaan. Sebelumnya, tambah dia, sulit menjerat orang-orang yang berada di kekuasaan.

"Walaupun banyaknya kasus korupsi itu menjadi bahan serangan. Tapi justru ini memperlihatkan tidak ada yang kebal hukum. Kami buktikan beberapa tokoh di partai kami (yang terlibat korupsi) ternyata mereka terjangkau hukum," kata anggota Komisi III DPR itu.

Didi menambahkan, pencapaian lain seperti birokrasi yang tidak serumit masa lalu. Hanya, akibat otonomi daerah, di beberapa daerah birokrasi masih ada yang rumit. "Hal-hal baik itu tidak optimal disampaikan kepublik. Satu tahun kedepan kita pikirkan bagaimana sosialisasi agar pencapaian pemerintah bisa didengar masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com