Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Alam Minta Sekjen MK Diganti

Kompas.com - 16/10/2013, 14:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) segera diganti. Alasannya, Janedjri M Gaffar sudah sembilan tahun menjabat Sekjen MK.

Dipo mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural disebutkan, jabatan eselon I maksimal lima tahun.

"Jadi pelanggaran," kata Dipo melalui telepon, Rabu (16/10/2013).

Dipo mengatakan, dirinya sekitar dua bulan lalu sudah mengirimkan surat kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengganti pejabat eselon I yang telah menjabat lebih dari lima tahun. Namun, kata dia, pihak MK tidak menanggapi.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kanan) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Minggu (6/10/2013), usai mengikuti tes urin oleh Badan Narkotika Nasional. KPK yang menggeledah ruangan Akil di Gedung MK, usai pengangkapan dirinya, menemukan beberapa jenis narkoba di laci kerja Akil.


Dipo menambahkan, melihat pentingnya peran MK, pembenahan seharusnya tidak hanya terhadap jajaran hakim konstitusi. Namun, pembenahan juga perlu dilakukan terhadap jajaran Kesekjenan.

"Kalau terlalu lama, jadi buruk, enggak sehat. Jadi, MK butuh penyegaran. Pengawasan tidak hanya terhadap hakim konstitusi, tapi juga kepaniteraan. Janedjri sudah terlalu lama (jabat sekjen)," pungkas Dipo.

Seperti diberitakan, Janedjri awalnya menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen MK periode Agustus 2003. Kemudian, ia diangkat menjadi sekjen pada 2004.

Sementara itu, saat ini, MK tengah disorot setelah Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar terseret kasus dugaan korupsi. Akil "menginap" di KPK sejak tertangkap tangan pada Rabu (2/10/2013) malam.

Akil kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu kasus dugaan suap untuk Pilkada Gunung Mas dan Pilkada Lebak. Selain disangka melakukan tindak pidana korupsi, dia juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perusahaan yang dikendalikan kerabat dekatnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com