Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Politik Punya Peran Ciptakan Dinasti Politik

Kompas.com - 14/10/2013, 21:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Politik memiliki peran dalam membangun dinasti politik. Partai politik saat ini memiliki kecenderungan untuk memasukkan kader partai yang hanya memiliki modal kuat. Sementara, para kader yang justru memiliki kemampuan serta integritas kuat, cenderung tidak dilirik. 

"Rata-rata dinasti politik itu, memiliki modal yang kuat. Karena itulah kemudian orang-orang yang memiliki modal besar bisa menang di dalam pertarungan pilkada," kata pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar kepada kompas.com, Senin (14/10/2013). 

Ia mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dalam soal dinasti politik asal yang dikedepankan adalah kompetensi. Lain masalahnya, kata dia, jika dinasti politik terbangun semata-mata karena kekuatan modal, bukan atas dasar kapasitas. 

Dahnil mencontohkan, dalam kasus dinasti kepemimpinan Gubernur Banten, Ratu Atut Chossiyah, salah seorang kerabat Atut dianggapnya tidak layak menduduki jabatan tertentu. 

"Dulu waktu saya menjadi panelis saat Pemilukada Kota Serang, dia itu tidak bisa ngomong sama sekali, tidak punya kapasitas yang memadai, itu masalahnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap masyarakat bisa mencegah terjadinya dinasti kekuasaan. Menurut Presiden, monopoli kekuasaan dapat membawa keburukan.

Hal itu dikatakan Presiden menyikapi pembicaraan di media sosial akhir-akhir ini. Tanpa menyebut nama daerah, Presiden mengatakan, muncul kasus yang melibatkan pejabat-pejabat di daerah yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan (baca Presiden: Cegah Dinasti Kekuasaan!).

Meski tidak menyebut nama, pernyataan Presiden diyakini para petinggi Partai Golkar merujuk pada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sejumlah politisi Partai Golkar pun mengkritik pernyataan Presiden.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memaparkan, sejumlah anggota keluarga dan kerabat Presiden tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014. 

Partai Demokrat menempatkan anak, adik ipar, sepupu dan sejumlah nama kerabat Presiden dalam daftar nama-nama caleg partai tersebut. Paling tidak, ungkap Bambang, terdapat 15 nama caleg yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Cikeas (baca: Golkar Nilai Dinasti Atut Lebih Baik daripada Dinasti Cikeas).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com