Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan Hakim Konstitusi Tertutup, Ini Alasannya

Kompas.com - 10/10/2013, 20:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap kepada Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, Kamis (10/10/2013). Kali ini, pihak yang diperiksa adalah dua hakim konstitusi yang berada satu panel dengan Akil, yakni Maria Farida Indriarti dan Anwar Usman.

Bersama Akil, mereka menangani dua perkara yang kini membuat Akil menjadi tersangka dan ditahan di Rutan KPK, yakni sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten.

Majelis Kehormatan juga akan memeriksa staf panitera yang menangani dua sengketa tersebut. Lantas, kenapa pemeriksaan dilakukan secara tertutup? Padahal di hari-hari sebelumnya, pemeriksaan terhadap saksi lainnya dilakukan secara terbuka, bahkan disiarkan secara langsung di televisi.

Ketua Majelis Kehormatan Harjono mengatakan, hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas Hakim Konstitusi. Seorang hakim, menurutnya, tidak pantas apabila ditanyai dengan berbagai macam pertanyaan di depan umum. "Apalagi kalau sampai nanti, misalnya kita teriak-teriak di depan mereka kan enggak pantas," kata Harjono sebelum pemeriksaan dimulai.

Selain itu, menurut Harjono, banyak pula hal-hal dalam persidangan yang tidak dapat diketahui oleh umum. Oleh karena itu, pemeriksaan secara tertutup dilakukan dengan harapan kedua hakim tidak ragu untuk membukanya ke hadapan Majelis Kehormatan.

"Jadi mengantisipasi kalau ada suatu hal yg tidak bisa disampaikan keluar," lanjut Harjono.

Harjono juga menolak jika pelaksanaan secara tertutup ini dimaksudkan untuk menutup-nutupi kasus suap yang menimpa Akil.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan telah melakukan pemeriksaan dua kali. Pihak yang diperiksa adalah pegawai MK dan orang-orang terdekat Akil. Majelis Kehormatan juga nantinya berencana untuk memeriksa Akil yang sekarang sudah berada di Rutan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com