Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Jadi Kapolri, Bagaimana Hubungan Polri-KPK?

Kompas.com - 09/10/2013, 18:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman menjadi calon tunggal Kapolri. Nama Sutarman sebelumnya sempat dikaitkan pada perseteruan Polri dengan KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator di Korps Lalu Lintas Polri.

Apa jadinya hubungan Polri-KPK jika Sutarman jadi Kapolri?

"Harus diperbaiki karena kita tidak mungkin memberantas korupsi itu sendirian. kita harus bersama-sama KPK untuk memberantas korupsi yang sudah massif ini," ujar Sutarman di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (9/10/2013).

Sutarman pun tak terlalu mempersoalkan jika ada anggota Polri yang diperiksa KPK karena diduga melakukan korupsi. "Tidak ada masalah. Siapa pun yang memang sudah melanggar dan sudah dilakukan penyidikan, silakan," kata Sutarman.

Seperti diberitakan, penyidikan simulator SIM sempat diperebutkan KPK dan Bareskrim Polri. Sutarman ketika itu bersikeras bahwa Polri lebih dahulu menangani kasus korupsi Korlantas. Untuk itu ia meminta kepada KPK lebih memahami isi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

Menurut Sutarman, Polri terlebih dulu menangani kasus dugaan korupsi di tubuh Korlantas. Hal ini bisa dilihat dari penetapan tersangka yang telah dilakukan Bareskrim Mabes Polri. Bahkan Bareskrim melakukan penahanan terhadap kelima tersangka.

"Menahan itu adalah langkah penyidikan setelah menemukan barang bukti. Silakan tanya kepada KPK, kenapa baru menetapkan penyidikan, sudah menetapkan tersangka, apa langkahnya sudah benar?" kata Sutarman pada Agustus 2012 lalu.

Untuk memilih siapa yang terlebih dahulu melakukan penanganan kasus, tidak perlu landasan hukum lainnya. Karena menurut Sutarman, MoU pimpinan penegak hukum sudah cukup jelas. "Sudah ada kesepakatan pimpinan melalui perjanjian moral (MoU), itu lebih tinggi dari segalanya," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com