Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Dana Logistik Golkar Belum Ada Geregetnya

Kompas.com - 17/09/2013, 14:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan pengumpulan dana logistik partainya kini terkesan kurang "greget". Pasalnya, menurut Akbar, banyak pengurus daerah tingkat II Partai Golkar yang mengeluhkan persoalan logistik mesin partai jelang pemilu.

"Sampai sekarang belum ada gregetnya soal dana logistik, belum ada dukungan ke daerah. Saya, belum lihat secara langsung ada persiapan logistik," ujar Akbar di kediaman rumahnya, Selasa (17/9/2013).

Akbar membandingkan kondisi Partai Golkar saat ini dengan Golkar saat dipimpinnya pada dulu. Ia menuturkan, saat memimpin Golkar, partai itu sudah menyiapkan dana logistik sekitar satu tahun sebelum pemilu.

Namun, dalam kepemimpinan Aburizal Bakrie saat ini, Akbar tidak melihat adanya penggalangan dana itu. Ia justru menerima sejumlah ketidakpuasan yang disampaikan pengurus daerah tingkat II.

"Daerah itu berharap juga mendapatkan bantuan dari DPP. Tapi mereka menyampaikan ke saya apa yang dijanjikan Ketua Umum (Aburizal) tidak sesuai kenyataannya," ucap Akbar.

Dia mengatakan pengurus daerah menceritakan bahwa Ical menjanjikan sejumlah dana bantuan operasional kepada pengurus daerah. Dana itu akan dimanfaatkan untuk pemenangan Partai Golkar dalam pemilihan legislatif seperti pembuatan atribut kampanye hingga pembiayaan saksi.

"Setiap kali saya turun ke daerah, mereka selalu tanya kapan kita dapat ini itu," tutur Akbar.

Golkar krisis finasial?

Tidak dibayarkannya sejumlah dana operasional ke pengurus daerah Partai Golkar sempat membuat kabar miring bahwa partai berlambang pohon Beringin itu tengah dilanda krisis finansial. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie segera menampik kabar itu.

"Bangkrut? Golkar kok bangkrut. Kasihan amat. Partai yang lain aja. Kalau Golkar bangkrut, mereka lebih bangkrut duluan," ujar Ical, seusai Silaturahim Kebangsaan Partai Golkar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (27/8/2013) malam.

Ical mengatakan, dana bantuan bagi DPD Partai Golkar itu sebenarnya dibayarkan setiap enam bulan.

"Jadi orang yang enggak ngerti seperti kalian ini, setiap enam bulan. Masa (buat) acara ini (silaturahim kebangsaan) aja bisa kok," ujar Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com