Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gita Wirjawan Akan Pensiun Jadi Menteri, jika ...

Kompas.com - 11/09/2013, 22:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gita Wirjawan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan selama mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Gita hanya akan mundur jika atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya serahkan kepada Bapak Presiden. Tapi untuk sementara saya akan tetap melaksanakan amanat sebagai Menteri. Itu saya serahkan kepada Bapak Presiden," kata Gita seusai mengikuti pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Pertemuan tersebut adalah pertemuan antara jajaran Demokrat, jajaran Komite Konvensi, dan 11 orang peserta Konvensi. Pertemuan sekitar dua jam itu berlangsung tertutup dengan agenda mendengarkan arahan SBY.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan berpendapat, sebaiknya dua menteri yang ikut konvensi fokus dalam pencapresan. Pasalnya, menurut dia, tidak mungkin membagi waktu antara tugas di kementerian dengan kegiatan lain.

Ketika dimintai tanggapan sikap Syarief itu, Gita kembali menyerahkan kepada Presiden. "Itu saya rasa hak prerogratif Bapak Presiden yang sudah memberikan amanat ke saya sebagai Menteri. Apa pun yang beliau pikirkan akan sangat dihormati," ucapnya.

Menurut Gita, dalam pertemuan tadi, SBY tidak menyinggung masalah jabatan di kabinet. SBY lebih banyak memberikan nasihat untuk 11 peserta Konvensi bagaimana ketika menjalani kampanye.

"Yang harus dipertimbangkan dan tentunya yang sangat digarisbawahi beberapa kali adalah rakyat, rakyat, rakyat. Apa pun yang kita lakukan harus untuk rakyat," pungkas Gita.

Seperti diberitakan, Gita harus bertarung dengan 10 kandidat lain yakni Ali Masykur Musa, Anies Rasyid Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutanto, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.

Penetapan capres oleh Majelis Tinggi Demokrat dilakukan atas dasar hasil survei. Meski demikian, pengusungan nantinya tergantung dari perolehan pemilu legislatif 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com