Djoko Juga Disebut Hakim Terima Rp 7 M dari Proyek BPKB

"Terdakwa juga menerima uang Rp 7 miliar terkait pengadaan BPKB dari PT Pura Agung Utama, melalui Kompol Legimo Pudjo Sumarto," kata Hakim Anggota Anwar saat membacakan analisa fakta persidangan perkara korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Namun tidak dijelaskan lebih jauh perihal uang Rp 7 miliar dari proyek BPKP tersebut. Menurut hakim, uang Rp 7 miliar tersebut merupakan bagian dari aset Djoko yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Djoko divonis hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jenderal bintang dua itu dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan perbuatan dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat.

Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Menurut majelis hakim, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. Djoko terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar pekerjaan simulator roda dua dan roda empat diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Dari Budi, Djoko mendapatkan uang Rp 32 miliar.

Selain itu, menurut hakim, Djoko terbukti melakukan penggelembungan harga alat simulator SIM dengan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) bersama-sama Budi.

Hakim juga menganggap Djoko terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli aset yang diatasnamakan orang lain. Melihat waktu pembelian aset berdekatan dengan diterimanya uang Rp 32 miliar dari Budi, maka patut diduga aset-aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi proyek simulator SIM. Oleh karena itu, dia tidak diharuskan membayar ganti rugi pada negara sebesar Rp 32 miliar.

Hakim juga membebaskan Djoko dari tuntutan pencabutan hak politiknya untuk dipilih dan memilih sebagai pejabat negara. Meski demikian, atas putusan ini, Djoko dan tim pengacaranya akan mengajukan banding.