Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Hakim Konstitusi, Patrialis Mundur dari Bukit Asam

Kompas.com - 13/08/2013, 18:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Patrialis Akbar akan mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam setelah resmi menjadi Hakim Konstitusi.

"Saya akan mengundurkan diri setelah ini," kata Patrialis seusai pengambilan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Patrialis mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ikut diambil sumpahnya dua hakim konstitusi lain, yakni Maria Farida Indrati dan Akil Mochtar.

Patrialis mengatakan, ia aktif di Bukit Asam sudah sekitar satu tahun delapan bulan lalu. Ia mendapat jabatan tersebut setelah di-reshuffle sebagai Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden. Sejak itu juga ia mundur sebagai kader Partai Amanat Nasional.

Sebenarnya, Patrialis pernah mengikuti proses seleksi calon Hakim Konstitusi di DPR pada Februari 2013. Ia diusulkan oleh Fraksi PAN dan Partai Gerindra. Namun, ketika itu ia mengundurkan diri.

Menurut Patrialis, ia mengundurkan diri lantaran saat itu sedang banyak pekerjaan, salah satunya di Bukit Asam. "Saya tuntaskan dulu. Ini (Hakim Konstitusi) kan bukan jabatan yang dikejar-kejar, ini amanah," ucapnya.

Terkait penolakan dari berbagai pihak atas penetapan dirinya sebagai Hakim Konstitusi, Patrialis mengaku tidak khawatir. Ia merasa layak untuk berada di MK. Patrialis juga meminta tak perlu dipermasalahkan latar belakangnya sebagai politisi.

Yang paling penting, tegas dia, begitu masuk ke MK ia harus membebaskan dirinya dari kepentingan salah satu parpol. Dia hanya bicara kebenaran dan keadilan. Jangan mendikotomi orang parpol dan orang yang bukan parpol.

"Apakah ada jaminan kalau bukan orang parpol tidak melakukan yang tidak bagus? Saya punya komitmen berada di atas kebenaran dan keadilan. Itu tidak bisa ditawar-tawar," pungkas Patrialis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com