Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/07/2013, 08:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengungkit kedekatan historis antara si Raja Dangdut Rhoma Irama dan partainya. Hal ini menyusul manuver Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mulai mendekati Rhoma yang berambisi maju sebagai calon presiden.

Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, hingga kini PPP tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Rhoma.

“Sampai sekarang Rhoma masih cukup dekat dengan PPP dan juga tokoh-tokoh PPP. Masih cukup dekat, jadi tidak bisa dikatakan sudah tidak ada lagi hubungan,” ujar Arwani, di Kompleks Parlemen, Kamis (11/7/2013).

Rhoma Irama sudah menyatakan diri siap maju sebagai capres dalam Pemilu 2014 mendatang. Namun, sejauh ini, belum ada partai politik yang melamar pelantun “Darah Muda” ini.

Dari semua partai yang ada, Rhoma memang memiliki kedekatan historis dengan PPP. Sejak zaman Orde Baru, sosok Rhoma tidak lepas dari PPP. Dia menjadi garda terdepan dalam setiap kampanye PPP. Tetapi, PPP hingga kini belum menentukan sikapnya. PKB justru sudah lebih dulu menjemput bola saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Rhoma. Terkait hal ini, Arwani mengaku tak mau berspekulasi.

“Kami tidak mau berandai-andai usung Rhoma atau tidak. Komunikasi dengan seluruh tokoh dilakukan, juga tetap dilakukan komunikasi dengan beberapa kader terbaik bangsa. Kami belum putuskan akan seperti apa,” kata Arwani.

Sebelumnya, PPP menyatakan akan melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden yang diusungnya. Akan tetapi, konvensi urung digelar karena pembahasan RUU Pilpres yang mentok terkait presidential threshold.

Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar pernah mengatakan, konvensi bisa saja menjadi saluran bagi Rhoma maju untuk menjadi capres bagi PPP.

Arwani mengatakan, partainya baru akan menentukan capres yang diusung setelah mengetahui hasil perolehan suara dalam pemilu legislatif. Hal ini, kata dia, menentukan apakah PPP bisa mengusung capres-cawapres atau tidak. PPP sendiri menargetkan 10 persen kursi di parlemen sebagai modal mengajukan cawapres dengan berkoalisi dengan partai lain.

“Kami masih menunggu perkembangan di lapangan. Sejauh ini belum ada nama-nama,” kata Anggota Komisi V DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com