KPK Dalami Keterkaitan Kongres Demokrat dengan Gratifikasi Anas

Kongres Demokrat yang memenangkan Anas sebagai ketua umum tersebut diduga dibiayai dengan uang dari proyek Hambalang. "Kemungkinan ke sana sedang kita dalami. Kalau ada, ya kita kembangkan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Jumat (5/7/2013) malam.

Dalam beberapa hari terakhir ini, KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat, di antaranya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung yang bernama Yogi.

Usai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Saan Mustopa mengaku dicecar penyidik mengenai startegi pemenangan Anas dalam Kongres 2010. Dia juga ditanya mengenai teknis penyelenggaraan Kongres di Bandung tersebut.

Sementara itu Yogi mengakui ditanya mengenai acara Partai Demokrat di Hotel Aston. Yogi membenarkan Demokrat pernah menggelar acara di hotel tersebut beberapa waktu lalu.

Diduga, Hotel Aston merupakan tempat dikumpulkannya para ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Demokrat sebelum Kongres berlangsung. Di sana, para ketua DPC sudah diarahkan untuk memilih Anas.

Adapun Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK pernah menyatakan bahwa gratifikasi yang diterima Anas kemungkinan bukan hanya Toyota Harrier.

Namun sejauh ini, bentuk gratifikasi selain Harrier tersebut masih didalami. "Itu sedang diklarifikasi penyidik. Pokoknya semua yang terkait dengan proyek lain," kata Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto.

Saat ditanya apakah gratifikasi terhadap Anas ada yang berupa pembiayaan Kongres Partai Demokrat, Bambang mengatakan bahwa KPK tengah mengkonfirmasi saksi-saksi dan bukti dokumen yang dimiliki untuk membuat utuh penyidikan kasus Hambalang.

"Sekarang kita cari semua kemungkinan yang bisa jadi dasar berdasarkan pasal yang disangkakan sesuai dengan sprindik," tambah Bambang.

Terkait dengan Kongres Partai Demokrat ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pernah mengungkapkan bahwa kongres tersebut tidak hanya dibiayai dari proyek Hambalang. Ada proyek lain, di antaranya proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional.

Menurut Nazaruddin, proyek ini diatur mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Kini, Angelina alias Angie divonis empat tahun enam bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek perguruan tinggi.