Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Swasta Berperan Dorong Masifnya Korupsi

Kompas.com - 21/06/2013, 19:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, ada tren yang menunjukkan bahwa pihak swasta berperan besar dalam mendorong masifnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah, KPK berupaya menarik pihak swasta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada 24 Juni 2013 nanti, KPK menggelar workshop dengan tema meningkatkan integritas kemitraan sektor publik dan swasta.

"Pekan depan akan ada acara yang menurut kami cukup mendasar yang akan dilakukan KPK. Acaranya di Medan, berkaitan dengan upaya KPK meminimaliasi potensi korupsi terutama yang berkaitan dengan korporasi," kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Menurut Bambang, acara tersebut akan dihadiri 150 CEO dari korporasi besar di Indonesia. "Ada juga international expert dari lembaga internasional hadir," tambahnya. Selain diskusi, lanjutnya, akan ada pertemuan untuk menjembatani masalah-masalah yang menjadi penyebab kerap dilakukannya suap-menyuap untuk menyelesaikan masalah di tingkat korporasi.

Bambang juga mengungkapkan, potensi tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menjadi salah satu perhatian KPK. Kini, lanjutnya, KPK tengah menyiapkan penyelidik, penyidik, dan jaksanya untuk menangani kasus terkait korporasi.

"Riset KPK mengenai korporasi sudah selesai, kita siapkan jaksa dan penyidik untuk menangani kasus terkait korporasi," ujarnya.

Menurut Bambang, korporasi termasuk subyek hukum yang dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi. Jika suatu korporasi terbukti ikut melakukan tindak pidana korupsi, katanya, akan ada hukuman yang serupa dengan perseorangan seperti hukuman denda atau pencabutan hak-hak tertentu.

Bambang juga mengungkapkan, ada beberapa kasus terkait korporasi yang tengah ditangani KPK. Namun, dia belum mengungkapkan kasus tersebut. "Ke depan, salah satu konsen KPK tidak hanya orang per orang, tapi juga korporasi," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com