Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditahan, Tersangka Hambalang Seret Ketua PSSI

Kompas.com - 13/06/2013, 19:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rudy Alfonso, pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Deddy Kusdinar, mengklaim ada kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang. Menurut Rudy, janggal jika Deddy ditetapkan sebagai PPK tunggal untuk semua proyek pengadaan di Kemenpora.

"Memang ada yang ganjil di Kemenpora. Pak Deddy jadi PPK tunggal. Padahal, normalnya di kementerian, (jumlah) PPK-nya ada 20 orang," kata Rudy, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2013), seusai penahanan kliennya.

Deddy ditahan di rumah tahanan yang berlokasi di lantai dasar Gedung KPK, Jakarta. Selaku PPK, Deddy diduga melakukan penyalahgunaan wewenang bersama Menpora saat itu, Andi Mallarangeng, dan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer, sehingga menimbulkan kerugian negara. Menurut Rudy, penetapan kliennya sebagai PPK tunggal dilakukan melalui rapat pimpinan di Kemenpora beberapa waktu lalu. Salah satu yang hadir dalam rapat tersebut, kata Rudy, adalah Djohar Arifin yang sekarang menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Siapa saja dalam rapim itu, salah satunya yang sekarang jadi Ketua PSSI, Djohar Arifin," ujarnya.

Kemungkinan, lanjut Rudy, Djohar juga akan dimintai keterangan KPK terkait proyek Hambalang. Saat ditanya apakah Andi Mallarangeng juga hadir dalam rapat tersebut, Rudy mengaku bahwa kliennya tidak mengungkapkan semua peserta rapat tersebut.

"Tadi, beliau cuma jelaskan kepada saya," ujarnya.

Mengenai penahanan Deddy, Rudy mengatakan bahwa kliennya siap mengikuti prosedur hukum di KPK. Deddy malah merasa lebih nyaman jika berada di dalam tahanan KPK. Ketika ditanya apakah Deddy selama ini mendapat ancaman, Rudy mengaku tidak pernah diceritakan kliennya seputar ancaman. "Tapi, setiap kali saya tanya, beliau seolah tidak ingin menyampaikan kepada saya, enggak tahu kalau kepada penyidik," ujar Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com