Partai Koalisi Pasti "Kecipratan" Untung Program BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua partai politik yang ada dalam gerbong koalisi akan "kecipratan" keuntungan dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini merupakan salah satu dari kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito berpendapat, tak mungkin DPR menyetujui anggaran untuk BLSM bila tak memiliki keuntungan di belakangnya. Apalagi, memasuki tahun politik, semua partai mencoba menarik simpati publik dengan berbagai cara.

"Itu biasa dalam politik. Partai akan memanfaatkan ini (BLSM), parlemen juga ikut memainkan, tidak mungkin kalau tidak kecipratan, pasti ada," kata Arie, kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2013).

Ia mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum 2014 nanti. Pasalnya, pemerintah dan partai koalisi mengklaim pemberian kompensasi itu merupakan upaya membantu meringankan beban masyarakat.

"Pengalaman sejauh ini, dana BLSM itu akan dianggap sebagai 'balsem', sebagai pengobat dari masalah BBM ini. Dilematis dan rentan dipolitisir," ujarnya.

Dana BLSM Rp 12 triliun

Seperti diberitakan, Komisi VIII DPR telah menyetujui rancangan anggaran dana BLSM senilai Rp 12 triliun yang diajukan Kementerian Sosial. Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi VIII melakukan rapat dengar pendapat pada Rabu (5/6/2013).

Berikut hasil rapat Komisi VIII yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria:

I. Komisi VIII dapat memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atas usulan APBN-P pada program BLSM selama lima bulan sebesar Rp 12.009.172.750.000 (dua belas triliun sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian:
a)  Bantuan tunai Rp 150.000 x 15.530.897 orang x 5 bulan = Rp 11.648.172.750.000
b)  Safeguarding sebesar Rp 361.000.000.000 untuk kebutuhan:
     1) Imbal jasa PT Pos 2 tahap x Rp 9.000 =  Rp 279.556.146.000
     2) Percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos = Rp 70.463.679.689
     3) Operasional koordinasi = Rp 10.980.174.31
Komisi VIII memberikan catatan kepada Kementerian Sosial untuk memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM.

II. Komisi VIII meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat anggota, antara lain:
a) memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadi
penyimpangan.
b) menyusun langkah-langkah dan pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM.
c) memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.
d) melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat pelaksanaan program BLSM.

III. Komisi VIII meminta kepada Kemensos untuk melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir juni 2013.