Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saleh Mukadar Bantah Sebut Pemuda Pancasila Preman

Kompas.com - 19/04/2013, 13:11 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Komisaris PT Persebaya 1927, Saleh Ismail Mukadar, membantah tuduhan bahwa dirinya mencemarkan nama baik organisasi sayap Partai Patriot, Pemuda Pancasila (PP), terkait kasus penyerangan pentolan bonek seusai unjuk rasa awal pekan lalu.

''Saya sama sekali tidak menyebut organisasi mana pun pada status Facebook. Jika ada pihak yang tersinggung dengan kata-kata preman, itu berarti pengakuan mereka sendiri,'' katanya dalam pesan elektroniknya kepada Kompas.com, Jumat (19/4/2013).

Terkait nama La Nyala yang diindikasikan sebagai dalang penyerangan pentolan bonek, Andi Peci; Saleh memastikan hanya melansir pernyataan dari Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Tri Maryanto. ''Saya tidak mengurangi atau bahkan menambah,'' ungkapnya.

Saleh mengaku bertemu Tri Maryanto pada 16 April lalu di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, tepatnya di lounge Garuda. Keduanya terbang dalam satu pesawat yang sama ke Jakarta pada pukul 07.50 WIB. ''Saya berani sumpah pocong bahwa beliau mengatakan, 'Pak Nyala marah karena ada gambar yang mulutnya disumpal sandal jepit','' ujarnya.

Kemarin puluhan anggota PP Jatim dari 38 pengurus kabupaten/kota se-Jatim ramai-ramai mendatangi Polda Jatim untuk melaporkan Saleh Ismail Mukadar. Politisi PDI-P itu dilaporkan atas pencemaran nama baik PP Jatim dan Ketua Majelis Pengurus Wilayah PP Jatim La Nyalla Mahmud Matalitti yang diindikasikan terlibat peristiwa penyerangan pentolan Bonek, Andi Peci, seusai aksi solidaritas kepada Persebaya 1927 yang dilarang mengikuti liga sepak bola Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com