Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpilih Jadi Ketua MK, Akil Kebanjiran SMS

Kompas.com - 04/04/2013, 11:36 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran pesan singkat (SMS). Hingga Kamis (4/4/2013), terdapat 183 SMS yang belum dibuka (dan dibaca) serta belum dibalas.

"Sejak kemarin SMS masuk terus. Ada 183 SMS yang belum terbaca yang dikirim para pejabat sampai pawang ular. Ya, semua mengucapkan selamat," seloroh Akil kepada wartawan di Media Center MK.

Akil memang sosok yang dekat dengan wartawan. Ia sering menghabiskan waktu di media center bersama para jurnalis berbicara berbagai isu yang ada di republik ini. Siang ini, Akil menyempatkan diri menyambangi wartawan sesaat sebelum memasuki ruang sidang.

Akil terpilih menjadi Ketua MK periode 2013-2015. Ia memperoleh dukungan mayoritas (tujuh hakim konstitusi), mengalahkan Hakim Konstitusi Harjono yang mendapatkan dua suara.

Pemilihan Ketua MK yang digelar Rabu kemarin berlangsung tiga putaran. Putaran pertama menghasilkan empat calon, yaitu Akil (4 suara), Harjono, dan Hamdan (masing-masing dua suara), serta Arief Hidayat (satu suara). Pemilihan dilanjutkan dengan putaran kedua dengan mempertarungkan Harjono dan Hamdan. Hasilnya, Harjono mengungguli Hamdan dengan empat suara, Hamdan tiga suara, abstain satu suara, dan tidak sah satu suara.

Akil rencananya mengucapkan sumpah menjadi Ketua MK pada Jumat (5/4/2013) besok. Pengambilan sumpah dilakukan di ruang sidang pleno MK.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com