Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Wageningen: Sejahterakan Petani!

Kompas.com - 01/03/2013, 03:21 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Wageningen mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petani dan nelayan. Keduanya merupakan tulang punggung tercapainya kemandirian pangan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mata rantai pertanian yang didominasi oleh tengkulak dinilai telah merugikan petani dan nelayan.

Demikian salah satu benang merah diskusi "Ketahanan Pangan Indonesia" yang digelar PPI seperti yang disampaikan Ketua PPI Wageningen Jimmy Wilopo kepada Kompas.com, Kamis (28/2/2013).

"Saat ini, mata rantai perdagangan dikuasai oleh para tengkulak. Saat harga komoditas mahal, maka yang menikmati untung sebagian besar adalah tengkulak. Sementara itu, pada saat harga jatuh, petani yang rugi dan tengkulak selalu untung," kata Jimmy terkait intisari diskusi tersebut.

Kemandirian pangan dipandang semakin relevan mengingat pertambahan penduduk Indonesia yang mencapai 1,3 persen per tahun. Peningkatan penduduk perlu diimbangi dengan penambahan cadangan pangan yang mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.

Indonesia pun dituntut untuk memaksimalkan daratan tropis seluas 1,9 juta persegi kilometer, dan 5,8 juta kilometer persegi lautan. Dengan demikian, kemandirian pangan semakin terwujud.

Turut hadir pada diskusi tersebut adalah Atase Pertanian KBRI di Roma Dr. Hamim dan kandidat doktor Wageningen University and Research Centrum (WUR) di bidang pangan, Shinta Yuniarta.

Terkait kesejahteraan petani, Hamim mengatakan, pemerintah akan lebih mengedepankan kemitraan petani dengan pihak swasta untuk mengurangi peranan tengkulak. Selain itu, Hamim juga mengatakan, pemerintah akan beranjak menuju industri pertanian dan perikanan yang berorientasi pada pembentukan value chain.

"Maksudnya adalah tidak sekedar memproduksi komoditas primer atau bahan mentah, tapi sampai menjadi produk olahan dan turunannya. Hal ini akan membuat petani dan nelayan lebih berdaya dan untung. Maka diperlukan dukungan teknologi, finansial, dan kebijakan yang lebih berpihak pada petani dan nelayan," kata Hamim.

Pada kesempatan itu, Hamim juga menjabarkan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait pencapaian kemandirian pangan. Tantangan tersebut, di antaranya penyusutan lahan pertanian serta minimnya sistem pengairan.

"Selain itu, tenaga ahli yang ada di bidang pertanian jumlahnya semakin menurun setiap tahunnya," ujar Hamim.

Akibatnya, Indonesia masih melakukan impor terhadap beberapa komoditas pokok. Sebagai contoh, produksi gula Indonesia saat ini mencapai 2,3 juta ton, atau di bawah target produksi nasional sebesar 2,8 juta ton.

Sementara itu, Shinta menekankan pentingnya menerapkan sistem penangkapan ikan yang berkelanjutan. Hal ini demi menjamin keberlangsungan sumber daya perikanan Indonesia. Pola penangkapan ikan yang tak bertanggung jawab dapat mempercepat kerusakan ekosistem laut sehingga ikan kehilangan habitatnya.

Shinta pun mendorong masyarakat untuk sadar pentingnya sistem penangkapan ikan yang berkelanjutan. Salah satu caranya, tidak memesan ikan yang hampir punah.

"Jika permintaan terhadap ikan-ikan yang hampir punah tersebut menurun maka otomatis eksploitasi terhadapnya menjadi berkurang," kata dosen IPB ini.

Secara terpisah, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo mendorong pemerintah untuk memperbesar penyaluran kredit untuk pertanian. Saat ini, alokasi kredit untuk pertanian kurang dari 6 persen. Padahal, 44 persen angkatan kerja di Indonesia bergelut di sektor pertanian.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan didorong mempermudah pelepasan areal penggunaan lain untuk petani tanaman pangan dan hortikultura. Yang terjadi saat ini, jutaan hektar dilepas untuk perkebunan besar yang mayoritas milik asing.

"Selain itu, Kementerian Pertanian punya andil, terutama dalam penyaluran anggaran. Tahun 2012 sekitar Rp 20 triliun. Harusnya jumlah itu dapat digunakan untuk memberdayakan petani dan meningkatkan produktivitas aneka produk pertanian," kata Siswono beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com