Tak Perlu Interpelasi, Percayakan kepada Panja Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat melihat usulan agar Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak interpelasi (bertanya) ke pemerintah terkait kasus Hambalang tidak perlu karena hanya akan membuat proses yang berjalan saat ini menjadi tumpang tindih.

"DPR masih banyak sekali PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan. Kalau DPR gunakan interpelasi, apakah tidak tumpang tindih dengan Panja Hambalang?" ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Senin (19/11/2012), di kompleks Parlemen, Senayan.

Jika interpelasi diajukan, DPR harus kembali membentuk pansus. Hal ini menurut Nurhayati akan membuat pekerjaan DPR menumpuk. Padahal, sudah ada panitia kerja (Panja) di Komisi X yang kini sudah berjalan melakukan investigasi atas kasus Hambalang.

Menurutnya, kasus Hambalang tidak sama dengan kasus Century. Kasus Century memerlukan dibentuknya panitia khusus yang mencakup lintaskomisi di DPR lantaran ketika itu belum ada proses hukum yang berjalan. Sementara dalam kasus Hambalang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tersangka.

"Jadi biarkan, kita percayakan saja panja Hambalang bekerja dengan baik," tutur anggota Komisi I bidang pertahanan ini.

Lebih lanjut, Nurhayati juga mengimbau agar partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan untuk bersikap bijak.

"Bersikaplah bijaksana. Fraksi Partai Demokrat itu pengusung pemerintah jadi sejak awal kami akan terus kawal prosesnya dan saya yakin fraksi partai koalisi juga tidak akan ada masalah soal interpelasi ini," imbuh Nurhayati.

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak bertanya (interpelasi) terhadap pemerintah. Terkait hal itu, pimpinan DPR akan melakukan rapat terlebih dulu untuk mengambil langkah selanjutnya.

"Karena menyangkut berbagai institusi termasuk juga Kemenpora, maka kami meminta DPR gunakan hak bertanya," ucap Ketua BAKN Sumarjati Arjoso beberapa waktu lalu saat menyerahkan hasil telaah BAKN atas audit investigasi Hambalang ke pimpinan DPR.