Demokrat Tidak Setuju Interpelasi Kasus Hambalang

PHNOM PENH, KOMPAS.com -- Partai Demokrat menyatakan tidak setuju mengenai wacana penggalangan dukungan anggota DPR untuk menggunakan hak bertanya atau interpelasi, atas proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Penggunaan hak interpelasi, seperti direkomendasikan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu, dipandang tidak perlu karena proses hukum atas kasus tersebut masih berjalan.

"Kami tidak setuju hak interpelasi dalam kasus ini, karena sekarang sedang dalam proses hukum. Biarkan KPK bekerja dengan baik untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini," kata Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Senin (19/11/2012).

Didi yakin KPK akan profesional dan menangani kasus ini dengan baik.

Seperti diberitakan sebelumnya, BAKN merekomendasikan agar DPR menggunakan hak interpelasi atas proyek Hambalang. Namun sejauh ini, fraksi-fraksi di parlemen belum mengambil keputusan dan masih mengkaji rekomendasi itu.