Ambil Audit Hambalang, Pimpinan KPK ke BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tindak lanjut hasil audit investigasi BPK mengenai proyek Hambalang. Pertemuan itu berlangsung di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (2/11/2012).

"Hari ini, Ketua KPK dengan deputi penindakan kemudian direktur penyelidikan beraudiensi dengan Ketua BPK dan jajarannya di BPK dalam rangka menindaklanjuti audit investigasi BPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Menurutnya, hasil audit investigasi BPK tersebut akan ditelaah KPK lebih jauh untuk digunakan sebagai pelengkap dalam penyidikan maupun penyelidikan Hambalang. "Apa temuan-temuan dari BPK, hasil audit investigasi itu kemudian akan kita telusuri lebih lanjut," ujar Johan.

Dia juga mengatakan, selain beraudiensi terkait hasil audit investigasi Hambalang, jajaran pimpinan KPK juga mendatangi BPK terkait audit kinerja. Seperti diketahui, sesuai dengan permintaan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, BPK melakukan audit kinerja terhadap KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, hasil audit investigasi BPK soal Hambalang itu akan digunakan KPK sepanjang mencerahkan. Dalam laporan hasil audit itu, BPK menduga ada pelanggaran yang dilakukan sejumlah pejabat atau penyelenggara negara terkait proyek Hambalang. Mereka yang diduga melakukan pelanggaran, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu, Joyo Winoto.

Berdasarkan audit investigasi BPK, Andi diduga melakukan pembiaran sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menpora juga diduga tidak mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dan penggunaan keuangan negara. Sementara Agus diduga melakukan pelanggaran karena menyetujui kontrak tahun jamak (multiyears).

Setelah itu, pelanggaran yang diduga dilakukan Joyo adalah dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tanah seluas 321.448 meter persegi di Hambalang dengan dasar surat pelepasan hak yang diduga palsu. Kini, KPK tengah melakukan pengusutan terhadap pihak-pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek Hambalang selain tersangka Deddy Kusdinar.

Baca juga:
Bagaimana Mungkin Menpora Tak Tahu Penyimpangan Hambalang?
BPK Berharap DPR Serahkan Notulen Rapat Hambalang
BPK Dalami Aliran Dana di Proyek Hambalang
BPK Telusuri Keterlibatan Politisi di Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang