JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Megawati Institute Arif Budimanta menyatakan, sebagai sebuah proses dan instrumen kedaulatan rakyat, demokrasi di Indonesia saat ini masih belum berhasil mengantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Demokrasi masih tersandera sebagai kontestasi kekuasaan semata. Demokrasi cenderung dilihat sebagai kontestasi numerik daripada kontestasi ideologis. Akibatnya, di wilayah ekonomi, kontestasi capital dan kekuasaan lebih berada di depan daripada didistribusikan sebagai akses sumberdaya," ujarnya kepada Kompas, Sabtu (30/6/2012) pagi ini.
Anggota Komisi XI DPR bidang keuangan dan perbankan itu menyatakan pendapatnya saat ditanya mengenai warisan demokrasi yang ditinggalkan mantan Presiden I dan Bapak Bangsa Indonesia Soekarno, yang bulan Juni ini diperingati sebagai bulan kelahirannya.
Menurut Arif, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah suatu kontestasi yang hampa, sehingga pendalaman demokrasi sangat diperlukan untuk mempertegas demokrasi Indonesia adalah sosio demokrasi.
"Sarasehan pandangan Bung Karno soal kebangsaan yang belum lama Megawati Institut lakukan ini bertujuan sebagai refleksi dan kontemplasi terhadap 15 tahun perjalanan reformasi. Kami juga mendiskusikan common platform terhadap pendalaman pembangunan demokrasi dan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia," papar Arif lagi.
Arif mengatakan seminar dihadiri oleh sejumlah tokoh di antaranya mantan Ketua MPR Amien Rais, pengamat politik Soegeng Sarjadi, Harry Tjan Silalahi, pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, cucu Bung Karno Puan Maharani, Poppy Ismalina, Yudi latif, Daniel Dhakidae, dan wartawan Kompas Budiarto Shambazy. Temanya seminar adalah "Bung Karno: Tentang Kepemimpinan & Sosio Demokrasi di Indonesia".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.