Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Masih Pakai Senjata Buatan Tahun 1945

Kompas.com - 14/11/2011, 08:29 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga saat ini, sebagian anggota TNI masih menggunakan senjata peninggalan perang kemerdekaan buatan tahun 1945.

Begitu pula dengan kendaraan operasional, seperti jip, truk, dan bus, dan sepeda motor untuk operasional, masih di bawah jumlah standar dan dengan kondisi yang sudah tua. Belum lagi bicara tentang kondisi rumah dinas prajurit yang banyak sudah tidak layak huni lagi.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Senin (14/11/2011), menyatakan, dari kunjungan masa resesnya, dia menyempatkan berkunjung ke Markas Korem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) Cirebon, Jawa Barat. Dia disambut langsung oleh Danrem 063 Kolonel Ali Sanjaya bersama kepala kodim sewilayah Korem 063 yang meliputi Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kuningan dan Majalengka.

Dalam pemaparannya, Danrem menyatakan, luasnya wilayah kerja Korem 063 SGJ belum didukung sarana dan prasarana operasional yang memadai. Dari sejumlah senjata yang dimiliki, sebagian adalah peninggalan perang kemerdekaan buatan tahun 1945.

Karena itu, Danrem berharap agar kondisi ini mendapat perhatian yang serius dari DPR dan tentunya pemerintah.

Mahfudz mengaku prihatin dengan kondisi tersebut dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

Meski demikian, Mahfudz juga menyampaikan kekaguman dan rasa hormat serta bangganya kepada setiap prajurit TNI karena tetap menjalankan tugas mengamankan bangsa ini dengan dedikasi yang tinggi. "Jangan sampai prajurit TNI mogok kerja karena menuntut perbaikan fasilitas dan penunjang kerja, bisa bahaya negara ini," ujar Mahfudz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com