Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Ketua DPR Bikin Bingung Delegasi RI di Swiss

Kompas.com - 14/10/2011, 22:36 WIB
Subur Tjahjono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat Ketua DPR Marzuki Alie membuat bingung delegasi Parlemen Indonesia (DPR) yang mengikuti Sidang Persatuan Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union/IPU) di Swiss yang akan dibuka Sabtu (15/10/2011).

Surat itu antara lain berisi dukungan Ketua DPR Marzuki Alie kepada calon dari Maroko untuk menjadi Presiden IPU dalam sidang tersebut. Padahal, surat sebelumnya, yang dipegang delegasi RI, menunjuk calon dari Indonesia, yaitu Nurhayati Assegaf, politikus Fraksi Partai Demokrat, sebagai calon Presiden IPU.

Perihal surat Ketua DPR Marzuki Alie tersebut ramai diperbincangkan di Twitter sepanjang Jumat (14/10/2011).

Salah satu anggota delegasi RI, politikus dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, melalui surat elektronik dari Bern, Swiss, menceritakan perihal surat tersebut kepada Kompas.

Meutya menjelaskan, IPU terdiri dari 151 negara. Setiap tahun bertemu membahas berbagai isu mulai dari hak asasi manusia, ekonomi, demokrasi, dan isu lainnya. Indonesia (DPR) sebagai negara anggota setiap tahun selalu mengirim delegasinya melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

"Tahun ini, saya berangkat, bersama anggota delegasi lainnya. Kami berenam. Surat yang diteken Ketua DPR, menunjuk Nurhayati Assegaf (Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat) untuk menjadi ketua delegasi," tutur Meutya.

Untuk tahun ini, dua calon kuat yang mengerucut untuk mengambil alih pimpinan IPU, Indonesia dan Maroko. Berbagai parlemen negara lain memberi dukungan agar Indonesia maju. Sekretaris Jenderal IPU juga mendorong agar Indonesia juga maju. Apalagi ketua delegasi Indonesia adalah perempuan. Mereka merasa sudah saatnya IPU dipimpin calon perempuan.

Atas dasar dukungan tersebut, Ketua Delegasi DPR Nurhayati Assegaf resmi mendaftarkan pencalonannya. Negara yang mendaftar pencalonan akhirnya memang hanya dua, Indonesia dan Maroko.

"Sebelum berangkat, kami rapat teknis bersama tim Kementerian Luar Negeri di DPR, termasuk mengatur strategi pemenangan karena Indonesia sudah resmi mendaftar," kata Meutya.

Rombongan berangkat ke Swiss Kamis dini hari dan baru tahu melalui surat dari Sekjen DPR bahwa arahan Ketua DPR agar delegasi Indonesia memberi suaranya ke Maroko. "Saya baca surat tersebut di pesawat dan amat kaget. Tapi, toh saya pikir, pemilihannya nanti berupa secret ballot (pemilihan tertutup)," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com