Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi: KPK Tak Berminat Laporan Saya

Kompas.com - 16/06/2011, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Golkar, Fahmi Idris, aktif membeberkan informasi-informasi terbaru terkait pelarian tersangka dugaan suap cek pelawat Nunun Nurbaeti. Ketika dikonfirmasi apakah informasi tersebut telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mencari Nunun, mantan Menteri Perindustrian itu menjawab, lembaga antikorupsi itu tak tertarik pada apa yang disampaikannya.

"KPK tidak berminat pada informasi saya. Lha kalau dia (KPK) berminat, paling kurang saya ditelepon. Kalau berminat. Sebab begini, kalau dia berminat kejar informasi saya, itu kan pekerjaan berat harus dia lakukan. Yang saya serahkan ini kan harus dilakukan langkah, paling kurang harus pergi ke hotel yang saya sebutkan, alamatnya, dan saya sampaikan. Kan berat itu," ujar Fahmi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/6/2011).

Menurut Fahmi, seharusnya KPK tahu apa yang perlu dilakukan untuk menangkap Nunun. Namun, hal itu tak dilakukan KPK, setidaknya dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber lain seperti dirinya.

"Dia (KPK) tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak dilakukan. Masa ngajarin itik berenang. Tahu enggak pepatah itu. Itik sudah pandai berenang, kenapa you ajarin berenang lagi," katanya.

Fahmi juga pesimistis bahwa dengan melakukan red notice bekerja sama dengan Interpol dapat membantu menemukan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu, yang kini menjadi buronan internasional.

"Menurut saya, enggak juga (red notice dan buronan internasional tak cukup membantu temukan Nunun). Tergantung dari kita, Pemerintah Indonesia-lah. Aparat penegak hukumnya mau melakukan atau tidak (serius mencari Nunun)," tambah Fahmi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Fahmi juga pernah membeberkan informasi bahwa Nunun tengah berada di Thailand pada Februari 2011. Fahmi bahkan pada 4 Februari lalu pernah mendatangi KPK dan bertemu dengan sejumlah pimpinan untuk melaporkan informasi seputar Nunun. Namun, informasi itu hingga kini belum diproses oleh KPK karena dianggap pelaporannya kurang detail. Apalagi, diketahui bahwa informasi itu didapat Fahmi dari teman-teman Nunun Nurbaeti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com