Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perusahaan Nazar Pemenang Proyek Diknas

Kompas.com - 10/06/2011, 14:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan pemenang proyek pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan, salah satu perusahaan Nazar merupakan pelaksana proyek senilai Rp 142 miliar itu. Proyek pengadaan di Kemendiknas tersebut masih dalam proses penyelidikan KPK.

"Akan diperiksa sebagai terperiksa karena perusahaan yang berkaitan dengan Nazaruddin adalah pelaksana atau pemenang tender proyek tersebut," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Meskipun demikian, Johan belum dapat menginformasikan nama perusahaan milik Nazaruddin tersebut. Menurut Johan, KPK menyelidiki kasus pengadaan proyek di Kemendiknas sejak Maret 2011. Selama ini, kasus tersebut memang tidak mendapat perhatian media. Oleh karena itu, Johan menolak jika pemanggilan Nazaruddin terkait kasus Diknas lebih dulu dibanding kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang adalah pengalihan isu.

"Tidak benar kalau KPK dibilang loncat. Sudah banyak pihak yang kita mintai keterangan dalam proses penyelidikan ini," katanya.

Selain dalam penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Kemendiknas, Nazaruddin juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. KPK menjadwalkan untuk memeriksa Nazar sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Senin (13/6/2011).

Menurut Johan, dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet, Nazaruddin akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk salah satu tersangka, Mindo Rosalina Manulang yang merupakan mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri. Sementara Nazaruddin disebut-sebut sebagai atasan Rosa di PT Anak Negeri yang kemudian dibantah Nazar.

Menurut Johan, perusahaan Nazar yang diduga berkaitan dengan dugaan suap wisma atlet berbeda dengan perusahaan yang berkaitan dengan penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Kemendiknas. "Mengenai detailnya, saya tidak dalami substansinya," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com