Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sarankan Pemilihan Langsung

Kompas.com - 08/06/2011, 17:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyarankan agar pemilihan umum dilakukan secara langsung seperti sebelumnya dibandingkan diadakan pemilihan oleh DPRD. Mengingat asas demokrasi yang dianut, pemilu secara langsung adalah pilihannya.

"Kalau menghargai demokrasi ya pemilu langsung. Demokrasi itu berproses. Pemilihan langsung itu juga memiliki beberapa keunggulan," kata anggota KPU Indonesia, Endang Sulastri, ketika dijumpai seusai Sosialisasi Tahapan Pemilukada 2012 di Hotel The Acacia, Jakarta, Rabu (8/6/2011).

Adapun beberapa keunggulan jika rakyat memilih langsung adalah memperkuat legitimasi, menjamin terpilihnya pemimpin yang kapabel dan akuntabel, serta mendekatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Kendati demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti biaya tinggi, rawan konflik, serta terjadinya politisasi birokrasi.

Menurut Endang, pemilu langsung tetap harus dijalankan, tapi dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Ia juga menyarankan agar pemilu dilakukan secara serentak. Dengan kata lain, pemilu hanya terbagi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional berfungsi memilih presiden serta anggota DPR dan DPD. Sedangkan pemilu lokal bertujuan memilih gubernur dan anggota DPRD.

"Kalau serentak, selain lebih mudah, juga lebih hemat," ujar Endang. Karena dipilih secara langsung, KPU juga mewajibkan agar bakal calon kepala daerah harus sehat jasmani dan rohani. Masalah kesehatan ini dinyatakan oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. "Kesehatan merupakan keputusan final. Kalau sudah dinyatakan sehat, KPU juga tidak punya hak untuk mencoret," ungkap Endang.

Untuk mengatasi masalah yang sempat terjadi pada pemilihan sebelumnya, KPU berencana melakukan perubahan pada mekanisme pemeriksaan kesehatan. Jika sebelumnya pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah pendaftaran, tahun depan pemeriksaan akan dilakukan sebelum pendaftaran. "Untuk masalah tempat pemeriksaan kesehatan, rumah sakitnya KPU yang tunjuk," tutur Endang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com