Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabatan Publik Demokrat Tercoreng

Kompas.com - 25/05/2011, 22:13 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — DPD Partai Demokrat Jawa Timur menginstruksikan kepada DPC Banyuwangi untuk mengevaluasi jabatan publik yang dijabat Surya Dalianta Brahmana atau biasa dipanggil Bram, politisi yang kini diamankan Polrestabes Surabaya, karena terbukti mengonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu.

Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi DPD Partai Demokrat Jawa Timur Fatkul hadi mengatakan, dari hasil evaluasi jabatan itu, bisa jadi tersangka memperoleh sanksi terberat, dalam hal ini pemecatan dari keanggotaan partai.

"Sanksi kepada yang bersangkutan akan dibahas dalam forum pimpinan," katanya dalam jumpa pers di Surabaya, Rabu (25/5/2011) sore. Meski begitu, menurut Fatkul, pihak DPD tetap akan memberikan advokasi bagi Bram dalam menjalani proses hukum karena sebagai kader, dia berhak mendapatkan fasilitas itu.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Adil Ahmadiono sangat menyayangkan kasus yang menimpa rekannya itu karena saat ini Bram tengah menjalani proses pembinaan karena kasus perselingkuhan yang dilakukannya awal Maret lalu dengan seorang janda.

"Saat pemantauan dan pembinaan tengah berlangsung, dia malah kena kasus baru," ujarnya. Bram dibekuk polisi di kawasan Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Selasa (24/5/2011), karena terbukti mendanai pembelian narkoba jenis sabu seberat 21 gram.

Polisi juga menangkap kurir dan sopir pribadinya yang berperan sebagai perantara. Selain mengonsumsi, barang haram yang dibeli Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Banyuwangi dari Madiun itu juga diedarkan ke tempat lain. Sementara polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan tersangka lain yang terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com