Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: DPR Tak Punya Hati Nurani

Kompas.com - 13/04/2011, 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, keputusan DPR tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun menunjukkan bahwa anggota Dewan tak memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Suara penolakan dari masyarakat tak didengarkan. DPR dinilai tak punya hati nurani.

"Mereka enggak punya hati nurani," kata Sebastian di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2011).

Menurutnya, rakyat seakan sudah kehabisan kata untuk meminta wakilnya menghentikan rencana pembangunan gedung 36 lantai itu. Meski telah ditolak oleh berbagai elemen, DPR justru keukeuh melawannya.

"Banyak upaya sudah dilakukan. Ada somasi, gugat ke pengadilan, kami ke BK. Jadi, banyak jalan sudah ditempuh, dan ini menggambarkan bahwa banyak elemen masyarakat sudah bertindak untuk mengingatkan bahwa mereka salah. Jadi, mereka enggak perlu ngotot dan menantang publik," ujarnya.

Sebastian juga mengontraskan pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang mengatakan rencana pembangunan gedung baru merupakan persoalan orang-orang pintar dan kaum akademisi. Namun, kenyataannya, mereka juga menilai pembangunan gedung baru DPR tidak diperlukan.

"Forum Rektor katakan itu tak penting. Siapa lagi? Negarawan? Pak JK bilang enggak perlu. Kami sudah kehabisan kata-katalah untuk menggambarkan ke-ngotot-an mereka," tuturnya.

Hari ini sejumlah LSM melaporkan Ketua DPR Marzuki Alie ke Badan Kehormatan. Marzuki dinilai melanggar empat pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait tugas dan wewenang anggota Dewan terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

"Tindakan pelanggaran yang dimaksud adalah berulang kali mengungkapkan pernyataan bohong terkait dengan pembangunan gedung DPR serta mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat warga negara dan dengan sendirinya menjadikan DPR sebagai lembaga yang seolah berbeda kelas dengan rakyat yang diwakilinya," ungkap salah satu aktivis koalisi, Ray Rangkuti, dari Lingkar Madani untuk Indonesia.

Baca juga: Lagi, Marzuki Alie Diadukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com